lancangkuningnews.com. ๐๐๐ญ๐๐ฆ โ Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd. memimpin rapat Pertimbangan Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) Kota Batam di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (15/1/2025).
Rapat tersebut membahas 27 permohonan terkait Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) di Kota Batam, yang mencakup kebutuhan berusaha dan non-berusaha. Dalam rapat tersebut, Jefridin menekankan pentingnya memastikan setiap permohonan sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.
Dimana ini sejalan dengan revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang nantinya akan dikonsultasikan dengan kementerian ATR/BPN untuk dilakukan pengintegrasian ke sistem OSS.
โProses ini bertujuan untuk memberikan kepastian, kemudahan, dan transparansi bagi pelaku usaha maupun masyarakat,โ ujar Jefridin.
Sistem OSS yang digunakan dalam proses perizinan ini dirancang untuk mempermudah dan mempercepat proses perizinan, memfasilitasi pelaporan, serta memberikan solusi terhadap permasalahan perizinan dengan cara yang lebih efektif.
โNamun, beberapa detail teknis masih perlu dipelajari dan disesuaikan lebih lanjut,โ tambahnya.
Sebelumnya, pada Senin (13/1/2025), dilakukan pembahasan perubahan Surat Keputusan (SK) FPRD, merujuk pada Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 15 Tahun 2023. Dalam perubahan tersebut, forum harus melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, Ikatan Ahli Perencana (IAP), dan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI). Untuk Provinsi Kepri, keanggotaan ASPI baru terbentuk pada tahun 2024 dan sudah mengirimkan anggotanya untuk bergabung dalam Forum Penataan Ruang Kota Batam.
Hadir mendampingi Jefridin dalam rapat tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdako Batam, Yusfa Hendri, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) Kota Batam, Azril Apriansyah, serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Imam Tohari.
โSemoga melalui pengelolaan tata ruang ini Kota Batam semakin optimal dan mendukung percepatan pembangunan, baik untuk kepentingan ekonomi maupun masyarakat,โ tutupnya.
