Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, secara resmi membuka High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Batam Tahun 2026 yang digelar di Harris Hotel Batam Centre, Senin (27/4/2026).
Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam mengonsolidasikan arah kebijakan sekaligus menyusun peta jalan (roadmap) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Kota Batam periode 2026–2030.
Dalam sambutannya, Amsakar menegaskan bahwa digitalisasi merupakan kebutuhan utama dalam tata kelola pemerintahan modern. Pemanfaatan teknologi informasi dinilai mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kecepatan pelayanan publik, sekaligus mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Dari sisi infrastruktur, digitalisasi di Batam sangat memungkinkan dan tidak begitu sulit untuk diterapkan. Masyarakat Batam juga sudah sangat familiar dengan teknologi, bahkan rata-rata memiliki lebih dari satu perangkat komunikasi,” ujar Amsakar.
Ia menambahkan, implementasi digitalisasi melalui kebijakan seperti tapping box dan transaksi non-tunai telah menunjukkan hasil positif terhadap peningkatan PAD. Oleh karena itu, forum HLM TP2DD diharapkan mampu melahirkan gagasan yang tidak hanya konstruktif, tetapi juga implementatif.
“Kami berharap forum ini menghasilkan pemikiran yang bisa dituangkan dalam program nyata dan dapat diimplementasikan secara langsung untuk meningkatkan kinerja pendapatan daerah,” katanya.
Amsakar juga menyebutkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Kota Batam saat ini tergolong baik, dengan kontribusi PAD mencapai sekitar 57 persen dari total APBD. Capaian ini menempatkan Batam pada posisi lima besar secara nasional dalam kategori kemandirian fiskal.
“Kita bersyukur, tata kelola keuangan daerah Batam sudah cukup baik. Ke depan, melalui digitalisasi yang lebih terintegrasi, kita harapkan capaian ini bisa semakin meningkat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam, Raja Azmansyah, menjelaskan bahwa HLM TP2DD 2026 difokuskan pada penyusunan roadmap P2DD tahap kedua untuk periode 2026–2030. Dokumen ini dirancang untuk memperkuat sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) penghasil agar tercipta sistem yang terintegrasi dan efisien.
“Melalui kegiatan ini, kita membangun komitmen bersama seluruh OPD untuk mengarahkan sektor pendapatan daerah berbasis digital dan terintegrasi, sehingga optimalisasi penerimaan bisa berjalan maksimal,” jelasnya.
Ia menambahkan, digitalisasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan konsep Batam sebagai smart city, sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
“Kami berharap sinergitas seluruh OPD yang berhubungan dengan pajak dan retribusi dapat semakin kuat, sehingga proses digitalisasi ini berjalan optimal dengan dukungan penuh dari seluruh jajaran pemerintah daerah,” ujarnya.
Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau, Husni Naparin, menyampaikan bahwa HLM TP2DD merupakan program rutin yang bertujuan mendorong peningkatan digitalisasi di seluruh daerah, khususnya dalam transaksi keuangan pemerintah.
“Kami dari Bank Indonesia terus mendorong penggunaan kanal digital, salah satunya melalui QRIS, yang memudahkan transaksi baik bagi masyarakat, pelaku usaha, maupun pemerintah daerah dalam penerimaan pajak dan retribusi,” jelasnya.
Menurutnya, digitalisasi memberikan banyak kemudahan, mulai dari efisiensi transaksi hingga mengurangi risiko penggunaan uang tunai. Selain itu, peran perbankan dan penyelenggara jasa pembayaran juga sangat penting dalam mendukung ekosistem digital di daerah.
“Kami akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan perbankan untuk meningkatkan indeks digitalisasi, khususnya di Kota Batam yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Kepulauan Riau,” tambahnya.
Kegiatan TP2DD 2026 ditandai dengan penandatanganan nota komitmen bersama serta penyerahan piagam penghargaan oleh Wali Kota Batam kepada narasumber dari Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau dan Bank Riau Kepri Syariah.
Melalui langkah strategis ini, Pemerintah Kota Batam menegaskan komitmennya untuk terus mendorong transformasi digital sebagai fondasi utama dalam meningkatkan pelayanan publik, transparansi, serta kemandirian fiskal daerah di masa depan. (Cv)
