Tanjungpinang, – Perdebatan soal pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan alokasinya pada belanja publikasi OPD belakangan menguat. Framing yang berkembang cenderung menyiratkan adanya kepentingan politik terselubung di balik kerja sama media. Tuduhan seperti ini tentu sah dalam ruang demokrasi. Namun dalam negara hukum, setiap tudingan harus berpijak pada fakta, bukan asumsi.
Pokir bukan dana gelap. Ia merupakan bagian dari mekanisme resmi dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah. Aspirasi masyarakat dihimpun melalui reses, dibahas dalam forum anggaran, diselaraskan dengan program OPD, lalu disahkan dalam APBD. Prosesnya terbuka, terdokumentasi, dan melewati persetujuan legislatif serta eksekutif.
Jika kemudian sebagian kegiatan masuk dalam nomenklatur belanja jasa publikasi atau kerja sama media, itu merupakan klasifikasi administratif yang sah. Selama tercantum dalam APBD dan direalisasikan sesuai aturan pengadaan barang dan jasa, maka ia berada dalam koridor legal.
Publikasi Adalah Bagian dari Pelayanan Publik
Di era keterbukaan informasi, pemerintah tidak cukup hanya bekerja. Pemerintah wajib memberi tahu publik apa yang dikerjakan. Program UMKM, bantuan sosial, pelayanan investasi, perizinan, hingga pembangunan infrastruktur tidak akan menjangkau masyarakat tanpa strategi komunikasi.
Provinsi Kepulauan Riau adalah daerah kepulauan. Penyebaran informasi lintas pulau menuntut pemanfaatan media online dan elektronik. Menyederhanakan belanja publikasi sebagai “iklan politik” tanpa melihat fungsi komunikasinya adalah analisis yang tidak utuh.
Justru tanpa publikasi, pemerintah berisiko dituding tidak transparan.
Pinjaman Daerah Bukan Alasan Menghentikan Komunikasi
Isu ini juga dikaitkan dengan kebijakan pinjaman daerah Rp400 miliar untuk infrastruktur. Perlu dipahami, pinjaman daerah adalah instrumen fiskal yang lazim digunakan ketika ruang anggaran terbatas. Infrastruktur tetap harus berjalan, pelayanan publik tidak boleh berhenti.
Efisiensi anggaran tidak berarti menghentikan seluruh belanja non-fisik. Transparansi dan komunikasi justru menjadi semakin penting ketika kondisi fiskal menuntut akuntabilitas tinggi.
Mengaitkan pinjaman daerah dengan belanja publikasi tanpa melihat proporsinya secara menyeluruh berpotensi menyesatkan opini publik.
Ruang Abu-Abu Harus Dijawab dengan Transparansi, Bukan Spekulasi
Apakah ada potensi konflik kepentingan? Dalam setiap kebijakan publik, potensi itu selalu ada. Namun potensi bukanlah pelanggaran. Di sinilah peran pengawasan bekerja.
Inspektorat, BPK, DPRD, hingga aparat penegak hukum memiliki mandat melakukan audit dan evaluasi. Jika ada penyimpangan, mekanisme hukum tersedia. Tetapi jika tidak ada temuan, maka membangun stigma hanya akan merusak kepercayaan publik terhadap institusi.
Respons Pj Sekdaprov Kepri, Luki Zaiman Prawira, yang menyatakan akan mengecek detail anggaran menunjukkan sikap administratif yang terbuka. Klarifikasi adalah bagian dari akuntabilitas, bukan tanda kelemahan.
Jangan Reduksi Fungsi Pokir
Pokir adalah hak konstitusional anggota DPRD untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Jika sebagian aspirasi itu berbentuk kebutuhan informasi, sosialisasi program, atau edukasi kebijakan, maka publikasi menjadi instrumen pelaksanaannya.
Yang perlu dijaga adalah batas etik: konten tidak boleh berubah menjadi promosi personal. Di sinilah standar konten dan pengawasan harus diperkuat. Namun memperkuat sistem berbeda dengan membangun tuduhan menyeluruh.
Demokrasi Butuh Kritik, Tapi Juga Keadilan
Editorial ini berpandangan bahwa kritik terhadap penggunaan anggaran adalah hal wajar dan perlu. Namun kritik yang kuat harus berbasis data, audit, dan fakta hukum. Tanpa itu, yang lahir bukan pengawasan, melainkan spekulasi.
Di tengah tuntutan akuntabilitas publik, yang dipertaruhkan bukan hanya legalitas formal, tetapi juga kepercayaan masyarakat. Transparansi harus diperluas. Data harus dibuka. Mekanisme evaluasi harus diperjelas.
Namun sampai ada bukti pelanggaran, penggunaan pokir untuk belanja publikasi tetap berada dalam ranah kebijakan yang sah.
Demokrasi tidak hanya soal kerasnya kritik, tetapi juga soal adilnya penilaian. Pemerintah wajib transparan. DPRD wajib akuntabel. Tetapi publik juga berhak mendapatkan informasi yang utuh, bukan narasi yang setengah jalan. (**)
