Aktivitas Pompong Angkut Barang Ilegal Marak di Pelabuhan Pak Amat

Rabu, 24 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Views: 681

Batam, – Sebuah kapal pompong jenis kayu berkapasitas 10 ton yang memuat ratusan koli barang titipan kilat dari berbagai agen ekspedisi melakukan aktivitas bongkar muat di pelabuhan kawasan Pak Amat (tikus), Tanjung Riau, Sekupang, Batam.

Barang-barang yang diangkut diduga tidak dilengkapi dokumen resmi. Dari pantauan di lapangan, muatan kapal tersebut berupa karpet, kotak berisi berbagai jenis barang dengan ukuran mulai 5 kilogram sebanyak ratusan koli. Seluruh barang dikirim dari Batam menuju Tanjung Batu.

Saat ditemui di lokasi, seorang pria pengemudi pompong bernama Adi mengakui kesalahannya. “Benar salah, bang,” ucapnya singkat, mengakui bahwa barang-barang di dalam kapal tidak memiliki dokumen sebagaimana mestinya.

Selain itu, dugaan semakin kuat bahwa muatan yang ditutupi terpal tersebut tidak hanya berisi barang kiriman, melainkan juga rokok, minuman beralkohol (mikol), dan komoditas lain yang rawan penyelundupan. Aktivitas serupa disebut kerap terjadi di lokasi tersebut untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak keluar dari wilayah Free Trade Zone (FTZ) Batam sebesar 11 persen.

Sanksi Hukum

Praktik pengiriman barang tanpa dokumen resmi melalui jalur pelabuhan tikus termasuk dalam tindak pidana penyelundupan. Sanksinya diatur dalam:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Pasal 102, yang menegaskan bahwa setiap orang yang menyelundupkan barang impor maupun ekspor dapat dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun, serta denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp5 miliar.

Selain itu, jika terbukti ada barang berupa rokok dan minuman beralkohol tanpa cukai resmi, maka pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda maksimal 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Dengan ancaman sanksi berat tersebut, aparat penegak hukum diharapkan segera menindaklanjuti temuan ini dan menertibkan aktivitas ilegal yang merugikan negara sekaligus mencederai aturan perdagangan di kawasan FTZ Batam.

Berita Terkait

Bertabur Tokoh, PJS Sambut Kedatangan Menko Pangan Zulkifli Hasan di Batam
Jelang Rakernas III PJS, Menko Pangan Zulkifli Hasan Tiba di Batam, Disambut Ketum PJS
Menko Pangan Zulkifli Hasan Dipastikan Buka Rakernas III PJS di Batam
BP Batam Berikan Anugerah Investasi 2026, Apresiasi Kontribusi Investor bagi Pembangunan Batam
Batam Mulai Didatangi Insan Pers Nusantara, Rakernas III PJS Tinggal Menghitung Hari
Ahmad Arifin Raih Doktor, Bawa Gagasan Upah Berkeadilan
Kinerja Pelabuhan Batam Tumbuh Solid, General Cargo Tembus 9,5 Juta Ton dan Penumpang Capai 7,5 Juta Orang
BP Batam dan KI Kepri Perkuat Sinergi Keterbukaan Informasi Publik

Berita Terkait

Selasa, 3 November 2026 - 18:09 WIB

Bertabur Tokoh, PJS Sambut Kedatangan Menko Pangan Zulkifli Hasan di Batam

Selasa, 3 November 2026 - 17:30 WIB

Jelang Rakernas III PJS, Menko Pangan Zulkifli Hasan Tiba di Batam, Disambut Ketum PJS

Senin, 2 November 2026 - 12:47 WIB

Menko Pangan Zulkifli Hasan Dipastikan Buka Rakernas III PJS di Batam

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 23:42 WIB

BP Batam Berikan Anugerah Investasi 2026, Apresiasi Kontribusi Investor bagi Pembangunan Batam

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 11:45 WIB

Batam Mulai Didatangi Insan Pers Nusantara, Rakernas III PJS Tinggal Menghitung Hari

Berita Terbaru