TEMBILAHAN – Pembahasan APBD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Tahun Anggaran 2027 memasuki tahapan penting. Di tengah tekanan fiskal dan menurunnya pendapatan transfer, DPRD Inhil dituntut memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar bermuara pada kepentingan masyarakat.
Ketua DPRD Inhil, Iwan Taruna, S.T., M.Si., memimpin Rapat Paripurna ke-16 DPRD Inhil Masa Persidangan VII Tahun Sidang 2026, Selasa (15/9/2026), di Gedung DPRD Inhil, Jalan Soebrantas, Tembilahan.
Agenda tersebut menjadi pintu masuk pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Inhil Tahun Anggaran 2027.
Dalam forum itu, Bupati Inhil Herman menyampaikan pidato pengantar KUA dan PPAS APBD 2027. Pemerintah daerah menyebut kondisi pendapatan, khususnya transfer ke daerah, mengalami penurunan sebagai dampak kebijakan fiskal nasional.
Sebagai lembaga yang memiliki fungsi anggaran, DPRD bukan sekadar menerima angka-angka yang disodorkan pemerintah. Pembahasan APBD merupakan ruang untuk menguji apakah setiap rupiah yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Di bawah kepemimpinan Iwan Taruna, proses pembahasan KUA dan PPAS 2027 diharapkan tidak berhenti pada persoalan berapa besar anggaran yang tersedia, tetapi juga untuk siapa anggaran itu dialokasikan dan seberapa besar manfaatnya bagi rakyat. Sebab, keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat. Sebaliknya, keterbatasan anggaran semestinya menjadi alasan untuk semakin selektif menentukan prioritas.
Pemerintah daerah merencanakan pendapatan APBD 2027 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer. Sementara belanja diarahkan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Pemerintah juga memproyeksikan defisit yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah, antara lain dari SiLPA tahun sebelumnya dan penerimaan pembiayaan utang daerah.
Angka-angka tersebut tentu bukan sekadar persoalan teknis administrasi. Di balik setiap angka APBD terdapat konsekuensi terhadap pembangunan, pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, hingga keberlanjutan program pemerintah daerah. Karena itu, pembahasan APBD 2027 menjadi momentum untuk memastikan anggaran tidak hanya terserap, tetapi benar-benar terasa.
Iwan Taruna sebagai pimpinan DPRD memiliki posisi strategis untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan, kemampuan fiskal daerah, dan kepentingan masyarakat. Sebab APBD bukan sekadar dokumen keuangan. APBD adalah keputusan politik tentang ke mana uang rakyat diarahkan. Dan ketika uang rakyat dibahas di ruang paripurna, maka kepentingan rakyat harus menjadi suara yang paling kuat.
Pembahasan KUA dan PPAS APBD Inhil 2027 kini menjadi ujian bersama, Apakah keterbatasan fiskal mampu melahirkan kebijakan yang lebih bijak, atau justru membuat kepentingan masyarakat kembali berada di urutan belakang, dan seberapa nyata APBD mampu mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. (𝐓𝐡𝐨𝐧𝐤)
Penulis : Thonk
Editor : ANTON
