BATAM – Anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Ruslan Sinaga, menghadiri diskusi dan mediasi antara perangkat RT 002/RW setempat dengan warga terkait keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Blok 6, Jalan Dahlia, Baloi, Kota Batam.
Pertemuan tersebut membahas keluhan warga mengenai keberadaan gerobak PKL dan aktivitas berjualan yang dinilai menghambat akses keluar-masuk kendaraan di lingkungan permukiman. Persoalan ini juga memunculkan gesekan antara warga, perangkat lingkungan, dan para pedagang.
Dalam pertemuan itu, Ruslan Sinaga menegaskan pentingnya penyelesaian persoalan melalui dialog dan komunikasi yang melibatkan seluruh pihak terkait.
Sebagai wakil rakyat, ia menyatakan perlu hadir untuk mempertemukan warga, RT/RW, pihak kelurahan, serta para pedagang agar persoalan yang berkembang tidak semakin meluas.
“Sebagai perwakilan rakyat, saya harus bisa duduk bersama, baik dengan lurah, RT/RW maupun warga. Alhamdulillah, kita sudah membahas mekanisme penyelesaiannya. Selanjutnya saya serahkan kepada lurah untuk menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan BP Batam,” ujar Ruslan.
Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan koordinasi lintas instansi, terutama menyangkut kewenangan penataan kawasan dan keberadaan PKL di lokasi tersebut.
Ruslan berharap persoalan antara warga, perangkat RT, dan pedagang dapat segera diselesaikan sehingga tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tetap mengedepankan sikap tenang dan kepala dingin dalam menyampaikan keberatan maupun mencari solusi.
“Apapun permasalahannya, tetap harus didiskusikan dengan tenang dan berkepala dingin. Kami sebagai perwakilan rakyat siap duduk bersama untuk saling berdiskusi,” tegasnya.
Sementara itu, Lurah Batu Selicin Dika Aditya, S.STP. menyampaikan akan melakukan konsolidasi dengan BP Batam dan Satpol PP Kota Batam guna memastikan legalitas serta penataan keberadaan PKL di kawasan Blok 6.
Pihak kelurahan berharap koordinasi tersebut menghasilkan keputusan yang memberikan kepastian dan berdampak positif bagi masyarakat, khususnya warga Blok 6 Baloi.
Sebagai langkah awal, kelurahan berencana melakukan penertiban dan penataan ulang sebelum adanya keputusan resmi dari BP Batam maupun instansi terkait mengenai legalitas pemanfaatan ruang tersebut.
“Langkah awal yang akan kami laksanakan adalah menertibkan terlebih dahulu. Sebelum adanya surat keputusan dari BP Batam, kami akan mencoba menata ulang agar persoalan legalitas dan penataan di Blok 6 dapat berjalan dengan lancar,” ungkap perwakilan kelurahan.
Dengan adanya mediasi dan rencana koordinasi lintas instansi tersebut, warga berharap persoalan akses jalan, penempatan gerobak PKL, serta pemanfaatan ruang di lingkungan Blok 6 dapat segera memperoleh penyelesaian yang jelas.
Penataan diharapkan tidak hanya memberikan kepastian bagi para pedagang, tetapi juga menjamin hak warga untuk mendapatkan akses jalan lingkungan yang aman dan tidak terhambat aktivitas usaha.(bd)















