ANAMBAS, 12 November 2026 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas terus mendorong penguatan regulasi dalam upaya melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemajuan Kebudayaan yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Lantai I, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Syamsil Umri. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki kekayaan budaya dan tradisi lokal yang menjadi bagian penting dari identitas daerah.

Kekayaan tersebut meliputi adat istiadat, bahasa, kesenian, tradisi lisan, pengetahuan tradisional, hingga berbagai bentuk kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun.
Namun, di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan zaman, keberadaan budaya daerah menghadapi berbagai tantangan. Kondisi ini membutuhkan perhatian serius serta dukungan regulasi yang mampu memberikan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas memandang penting adanya landasan hukum yang kuat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemajuan kebudayaan di daerah.
“Penyusunan naskah akademik ini bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan instrumen penting untuk menggambarkan kondisi nyata, permasalahan, kebutuhan hukum, serta arah kebijakan yang ingin diwujudkan,” ujar Syamsil Umri.
Jaring Aspirasi dan Masukan Lintas Sektor
Pelaksanaan FGD ini menjadi ruang strategis untuk menghimpun aspirasi, pandangan, serta masukan dari berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan.
DPRD melibatkan tim tenaga ahli, perangkat daerah terkait, lembaga adat, tokoh masyarakat, pelaku seni dan budaya, serta berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap pelestarian kebudayaan daerah.
Sejumlah aspek menjadi fokus pembahasan dalam forum tersebut, di antaranya identifikasi dan inventarisasi potensi objek pemajuan kebudayaan yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Anambas, strategi perlindungan dan pelestarian warisan budaya, serta penguatan peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga keberlangsungan kebudayaan lokal.

Melalui forum ini, DPRD berharap Ranperda yang nantinya dihasilkan tidak hanya menjadi regulasi yang bersifat normatif, tetapi juga mampu diterapkan secara konkret dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain itu, kebudayaan diharapkan dapat menjadi salah satu kekuatan dan keunggulan daerah yang mampu memperkuat identitas serta mendorong pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas.
Gandeng UMRAH Susun Kajian Akademis
Dalam proses penyusunan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas menggandeng tim tenaga ahli dari Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Kemasyarakatan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH).
Keterlibatan kalangan akademisi tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas kajian dan memberikan rekomendasi berdasarkan pendekatan ilmiah, sehingga substansi Naskah Akademik maupun draf Ranperda Pemajuan Kebudayaan dapat disusun secara komprehensif.
Melalui diskusi interaktif, para peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan, saran, serta masukan secara terbuka sebagai bagian dari penyempurnaan rancangan regulasi tersebut.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dan pembahasan mendalam yang dipandu oleh tim tenaga ahli UMRAH.
Melalui penyelenggaraan FGD ini, DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas berharap lahirnya Ranperda Pemajuan Kebudayaan dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam menjaga warisan budaya, memperkuat identitas masyarakat, serta memastikan kekayaan budaya daerah tetap lestari dan diwariskan kepada generasi mendatang.(slv)
Penulis : SILFI
Editor : Ochtian S Reza















