Hadir dalam kesempatan tersebut Komisaris PT Taspen yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Investasi BP Batam, Fary Gremy Francis. Audiensi membahas sejumlah agenda, antara lain sosialisasi program eksisting, optimalisasi layanan, pengenalan program baru dan inovatif, peningkatan kesejahteraan ASN, digitalisasi layanan, serta peluang kerja sama perbankan.
Fary menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan memperkuat kolaborasi dan menyelaraskan program Taspen dengan kebutuhan pegawai daerah, terutama dalam percepatan layanan klaim.
“PT Taspen dan anak perusahaannya, Taspen Life, juga memperkenalkan sejumlah produk asuransi tambahan yang bersifat opsional, seperti Taspen Proteksi Beasiswa (TPB), Taspen Dwiguna Sejahtera (TDS), dan Taspen Hospital Cash Plan (THCP),” ujarnya.
Fary menambahkan bahwa PT Taspen turut menawarkan skema perlindungan sosial tertentu bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), misalnya melalui program Taspen Bright Life, untuk menjawab kebutuhan perlindungan yang belum sepenuhnya tercakup dalam jaminan JKK dan JKM.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut dan menilai berbagai program yang ditawarkan Taspen sebagai langkah positif untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur di masa mendatang.
“Pada prinsipnya, kami merasa terhormat dan menyambut baik setiap ide, program, dan kegiatan yang menekankan pemberdayaan serta kesejahteraan bagi masa depan ASN dan PPPK,” ujar Amsakar.
Menurutnya, peningkatan kesejahteraan akan berdampak langsung terhadap kualitas kinerja aparatur. ASN yang terpenuhi hak dan jaminannya diyakini mampu bekerja lebih profesional dan terhindar dari praktik-praktik yang melanggar ketentuan.
“Saya yakin, jika kesejahteraan ASN terbentuk dengan baik, mereka akan bekerja sepenuh hati dan menghindari tindakan yang bertentangan dengan hukum,” katanya.
Amsakar berharap Taspen benar-benar serius mengimplementasikan berbagai program yang telah dipresentasikan agar membawa manfaat nyata bagi ASN dan PPPK.
“Kami siap mendukung setiap kebijakan yang mengedepankan pemberdayaan dan kesejahteraan. Namun kami berharap hal ini tidak hanya menjadi formalitas, kemudian setelah itu tidak ada tindak lanjut,” tegasnya.
