Inhil – Bupati Indragiri Hilir, H. Herman, bergerak cepat memperjuangkan nasib ratusan ribu petani kelapa dengan menemui Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Dalam pertemuan strategis tersebut, H. Herman memaparkan kekuatan besar Kabupaten Indragiri Hilir sebagai “Negeri Hamparan Kelapa Dunia” sekaligus mendesak pemerintah pusat segera menetapkan harga minimum kelapa nasional agar petani tidak terus menjadi korban permainan pasar.
Di hadapan Menko Pangan, H. Herman menegaskan bahwa kelapa bukan sekadar komoditas, melainkan sumber kehidupan utama masyarakat Inhil. Dari 20 kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir, sebanyak 19 kecamatan menggantungkan ekonomi pada sektor kelapa.
“Ini bukan persoalan biasa. Kelapa adalah denyut nadi ekonomi masyarakat Inhil. Dengan luas perkebunan mencapai 400.740 hektare dan produksi sekitar 1,1 juta ton per tahun, Inhil menjadi salah satu kekuatan utama kelapa nasional. Karena itu negara harus hadir melindungi petani,” tegas H. Herman.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Herman secara tegas menyampaikan sejumlah usulan strategis kepada pemerintah pusat, di antaranya penetapan regulasi harga minimum (floor price) kelapa untuk melindungi sekitar 125 ribu kepala keluarga petani dari gejolak harga dan dominasi tengkulak.
Selain itu, Pemkab Inhil juga mengusulkan pembangunan satu pasar modern dan tiga pasar kecamatan, pengembangan 12 kampung nelayan, pembangunan sistem irigasi pertanian, hingga pembangunan turap di kawasan rawan abrasi demi menyelamatkan lahan perkebunan rakyat.
Tak hanya itu, Herman juga melaporkan rencana besar peremajaan kelapa seluas 36.488 hektare pada periode 2026–2027 guna menjaga produktivitas dan masa depan ekonomi masyarakat pesisir.
Menanggapi paparan tersebut, Menko Pangan Zulkifli Hasan memberikan apresiasi atas langkah agresif Pemerintah Kabupaten Inhil dalam memperjuangkan kesejahteraan petani kelapa.
“Data bahwa 19 dari 20 kecamatan merupakan penghasil kelapa menunjukkan betapa strategisnya posisi Inhil. Usulan terkait regulasi harga dan penguatan infrastruktur pasar ini akan menjadi prioritas pembahasan di tingkat kabinet,” ujar Zulhas.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Inhil, Dr. Trio Beni Putra, menegaskan bahwa campur tangan pemerintah pusat sudah menjadi kebutuhan mendesak agar petani tidak terus dirugikan rantai distribusi yang panjang.
“Penetapan harga minimum kelapa adalah langkah penting agar petani memiliki kepastian dan tidak terus ditekan permainan harga pasar. Kami ingin nilai ekonomi kelapa benar-benar kembali ke masyarakat dan mampu menggerakkan ekonomi daerah,” ungkap Trio.
Pertemuan tersebut ditutup dengan penyerahan proposal pembangunan daerah serta produk turunan kelapa unggulan khas Indragiri Hilir sebagai simbol keseriusan daerah dalam membangun industri kelapa yang lebih kuat, mandiri, dan berkeadilan.
Turut hadir dalam rombongan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Sekretaris Bapperida Rio Aditya Pratama, Kepala Dinas Perikanan Eko Rahdippa, Kepala Dinas PUPR Yusnaldi, serta Sekretaris Dinas Pertanian Benny Murdhani. (Thonk)
