TAREMPA, – Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, bersama Wakil Ketua II DPRD Kepulauan Anambas, Rocky Hasudungan Sinaga, menemui massa yang menggelar demonstrasi di depan Rumah Dinas Bupati, Selasa (20/10/2026).
Aksi tersebut dipicu keresahan masyarakat terhadap pemadaman listrik yang berulang akibat gangguan mesin pembangkit PLN. Kondisi ini dinilai mengganggu aktivitas masyarakat, pelayanan publik, hingga perekonomian daerah.
Dalam pertemuan dengan warga, Rocky mengatakan pemerintah daerah bersama DPRD akan terus mengawal aspirasi masyarakat dan mendesak penyelesaian persoalan kelistrikan di wilayah kepulauan tersebut.
“Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari 31 wilayah pulau. Secara administratif dan teknis, kewenangan daerah di sektor kelistrikan memang terbatas. Namun, kewenangan yang terbatas bukan alasan bagi kita untuk berdiam diri,” kata Rocky di hadapan demonstran.
Menurut Rocky, dampak pemadaman listrik tidak hanya dirasakan rumah tangga, tetapi juga nelayan dan pelaku usaha perikanan yang bergantung pada ketersediaan listrik untuk mengolah dan menyimpan hasil tangkapan.
Gangguan listrik membuat fasilitas penyimpanan ikan atau cold storage tidak dapat beroperasi secara optimal. Akibatnya, pasokan ikan tertahan dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha.
Persoalan tersebut juga menjadi perhatian karena pasokan listrik dibutuhkan untuk mendukung operasional rumah sakit dan berbagai program pemerintah di daerah, termasuk Kampung Nelayan Maju.
“Bagaimana mungkin pusat pelayanan kesehatan dan ekonomi masyarakat dapat berjalan optimal jika keandalan listriknya tidak terjamin?” ujar Rocky.
Pemda Dorong Penambahan Mesin Pembangkit
Rocky menjelaskan, pemerintah daerah bersama DPRD telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan manajemen PLN untuk menyampaikan persoalan kelistrikan di Anambas.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah mendorong penambahan mesin pembangkit guna mengatasi keterbatasan daya. Namun, proses pengiriman peralatan membutuhkan waktu, sementara masyarakat memerlukan kepastian pemulihan pasokan listrik.
“Kita memahami adanya kebijakan pusat terkait pembatasan pengadaan mesin baru. Tetapi, regulasi tidak boleh mengabaikan realitas geografis kepulauan,” katanya.
Menurut dia, kebutuhan listrik di wilayah kepulauan harus ditangani dengan mempertimbangkan kondisi geografis, tantangan distribusi peralatan, dan kebutuhan masyarakat terhadap pasokan energi yang stabil.
DPRD Minta Sistem Cadangan Diperkuat
Selain penambahan mesin, Rocky mendorong penerapan sistem cadangan atau standby system agar gangguan pada satu unit pembangkit tidak berujung pada pemadaman total.
Ia mencontohkan, jika tersedia tiga unit mesin, dua unit dapat dioperasikan dan satu unit lainnya disiapkan sebagai cadangan. Dengan demikian, mesin cadangan dapat segera menggantikan unit yang mengalami kerusakan atau menjalani pemeliharaan.
Rocky juga meminta PLN memberikan penjelasan terbuka mengenai kondisi mesin, ketersediaan daya, serta kendala operasional yang memengaruhi pasokan listrik di Anambas dan Matak.
“Persoalan transparansi penanganan gangguan, baik kendala teknis maupun potensi masalah lainnya, harus dibuka secara terang benderang agar tidak memicu keraguan dan asumsi negatif di tengah masyarakat,” ujarnya.
Bupati Aneng bersama pimpinan DPRD Kepulauan Anambas berkomitmen terus mendesak PLN dan pemerintah pusat agar persoalan kelistrikan segera diselesaikan.
Pemerintah daerah berharap langkah penanganan tersebut dapat memulihkan keandalan pasokan listrik, menjaga aktivitas perekonomian, dan memastikan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Anambas tetap berjalan.
Masyarakat kini menantikan realisasi solusi yang dijanjikan agar pemadaman berulang tidak terus membebani kehidupan warga dan pelaku usaha. (Slv)
