TAREMPA – Sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Kepulauan Anambas, Jhon Aquarius Putra, menyampaikan laporan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Lantai I, Kamis (12/11/2026).
Dalam laporannya di hadapan Ketua dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Jhon Aquarius Putra menjelaskan bahwa pelaksanaan FGD merupakan bagian dari tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam memberikan fasilitasi kepada alat kelengkapan dewan.
Secara khusus, kegiatan ini bertujuan mendukung pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah yang merupakan inisiatif DPRD melalui Bapemperda.

“FGD ini dimaksudkan sebagai forum diskusi untuk memperoleh masukan, saran, serta pandangan dari tenaga ahli dan para pemangku kepentingan terkait substansi penyusunan naskah akademik dan draf rancangan Perda,” ujar Jhon Aquarius Putra.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah tujuan strategis yang ingin dicapai melalui kegiatan tersebut. Di antaranya mengidentifikasi potensi dan berbagai persoalan kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Anambas, menghimpun aspirasi masyarakat secara langsung, serta memperoleh bahan dan rekomendasi untuk menyempurnakan naskah akademik maupun materi muatan Ranperda Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Untuk memperkuat kualitas pembahasan, kegiatan FGD tersebut menghadirkan narasumber dari Tim Tenaga Ahli Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Kemasyarakatan/Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH).
Tim tenaga ahli memberikan pemaparan dan pandangan akademis sebagai bahan kajian dalam penyusunan naskah akademik dan draf Ranperda agar memiliki landasan yang tepat serta sesuai dengan kebutuhan daerah.
Kegiatan ini juga melibatkan berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan, mulai dari pimpinan dan anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, perangkat daerah terkait, perwakilan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Selain itu, turut dilibatkan Lembaga Adat Melayu (LAM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), paguyuban dan kelompok kekerabatan, tenaga pendidik, maestro, pelaku seni dan budaya, pelaku sastra, hingga pelaku ekonomi kreatif.
Keterlibatan berbagai elemen tersebut dinilai penting agar penyusunan Ranperda tidak hanya berlandaskan kajian akademis, tetapi juga mencerminkan kondisi, potensi, aspirasi, serta kebutuhan masyarakat setempat.
Melalui pelaksanaan FGD ini, diharapkan terhimpun berbagai masukan dan rekomendasi yang komprehensif sebagai bahan penyempurnaan naskah akademik dan materi Ranperda Pemajuan Kebudayaan Daerah.
Dengan demikian, regulasi yang nantinya dibentuk diharapkan memiliki landasan hukum dan akademis yang kuat serta mampu menjadi instrumen perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas.
Menutup laporannya, Jhon Aquarius Putra menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan perhatian, dukungan, serta kontribusi dalam menyukseskan pelaksanaan FGD tersebut.
Ia berharap sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, akademisi, lembaga adat, pelaku budaya, dan masyarakat dapat terus diperkuat demi mendorong kemajuan serta pelestarian kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Anambas.(slv)
Penulis : SILFI
Editor : Ochtian S Reza















