Photo ilustrasi lokasi reklamasi PT Gandasari Shipyard Bintan
Nasional – lancangkuningnews.com : Mohammad Jumhur Hidayat resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 27 April 2026. Pelantikan ini berdasarkan Keppres RI Nomor 51/P Tahun 2026, menandai restrukturisasi di Kabinet Merah Putih.
Fokus Utama Menteri Baru Jumhur Hidayat menargetkan perbaikan pengelolaan sampah sebagai prioritas utama dan berkomitmen memperkuat perlindungan lingkungan hidup sesuai standar global. Pelantikan ini merupakan bagian dari perombakan kabinet kelima dalam 1,5 tahun pemerintahan Presiden Prabowo
Drs. Moh. Jumhur Hidayat, M.Si. resmi dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) oleh Presiden Prabowo Subianto adalah sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola lingkungan hidup nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Maka optimistis dapat memperkuat peran strategis dalam menjaga kualitas lingkungan hidup Indonesia, sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional menuju Indonesia yang hijau, tangguh, dan berkelanjutan.
Untuk kasus lahan PT Gandasari Shipyard Bintan yang disegel kementerian lingkungan Hidup /Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesi, Rabu, 25/2/2026, kini sudah masuk dalam tahap penghitungan kerugian negara akibat aktivitas reklamasi lahan seluas 15 hektar tanpa AMDAL sesuai verifikasi tim Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup.
Untuk itu, sudah sepatutnya Menteri Drs. Moh. Jumhur Hidayat, M.Si. tidak mengabaikan komitmen presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dengan harapan dapat memperkuat perlindungan lingkungan hidup sesuai standar global.
Tentunya, dipilihnya Drs. Moh. Jumhur Hidayat, M.Si. oleh Presiden Republik Indonesia dengan pertimbangan yang sangat matang, Apalagi Jumhur sebelumnya lebih dikenal sebagai aktivis. Ia kerap menyuarakan persoalan dari elemen buruh. Ia sudah aktif menjadi aktivis sejak berstatus sebagai mahasiswa.
Kiprahnya di dunia aktivis, sangat diakui hingga dipercaya menjabat sebagai Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan TKI pada 2007.Di dunia politik, Jumhur pernah menjadi relawan Jokowi sebagai Koordinator Aliansi Rakyat Merdeka (ARM) pada Pilpres 2014. Namun, dukungan Jumhur berbelok kepada Prabowo pada Pilpres 2019.
Melihat Kiprahnya, maka kasus Reklamasi PT Gandasari Shipyard Bintan, tentunya bukanlah hal yang susah, karena jabatannya selaku Menteri Lingkungan Hidup diharapkan berkomitmen memperkuat perlindungan lingkungan hidup sesuai standar global. (Red)
