Oleh: H. Kartika Roni
Pembahasan RAPBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2026 tak lagi sekadar agenda rutin anggaran. Forum ini telah berubah menjadi etalase terbuka yang memperlihatkan kegagalan politik secara telanjang.
Publik menyaksikan satu pemandangan yang sulit dibantah: Bupati H. Herman berdiri sendirian, dihujani kritik dari berbagai arah, sementara Koalisi Inhil Hebat—yang dahulu lantang menjual janji perubahan—kini memilih diam, menghilang, dan menjadi penonton yang tak bertanggung jawab.
Inilah wajah politik Inhil hari ini: keras saat kampanye, bisu ketika tanggung jawab datang.
RAPBD 2026 dipaparkan seperti laporan teknis tanpa jiwa. Angka-angka berderet rapi, tetapi visi kabur, prioritas tak terbaca, dan keberpihakan kepada rakyat nyaris tak terasa. Belanja rutin kembali membengkak, sementara program strategis belum mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Dalam kondisi seperti itu, kritik DPRD menjadi keniscayaan. Pemerintah daerah sendiri yang membuka celah kelemahannya.
Namun yang paling memuakkan bukan hanya buruknya kualitas paparan anggaran, melainkan hilangnya Koalisi Inhil Hebat dari panggung tanggung jawab. Koalisi yang dulu berteriak “perubahan” kini amnesia ketika perubahan itu dipertanyakan.
Tak ada pembelaan, tak ada narasi tandingan, tak ada keberanian politik. Seolah setelah kekuasaan diraih, komitmen kolektif tak lagi penting.
Di titik inilah publik patut jujur membaca situasi. Koalisi Inhil Hebat tampaknya lebih dibangun atas dasar transaksi kekuasaan ketimbang idealisme. Ia hidup saat butuh suara, dan mati saat dituntut bertanggung jawab. Jabatan telah diamankan, selebihnya masing-masing kembali mengurus kepentingan sendiri.
Bupati H. Herman memang menjadi korban dari koalisi yang rapuh dan oportunistik. Namun ia juga tak bisa sekadar berlindung di balik posisi korban. Kepemimpinan menuntut lebih dari sekadar bertahan dari serangan. Ia menuntut kecakapan membaca situasi dan mengendalikan keadaan.
Ketika dukungan politik melemah, seharusnya ada strategi. Ketika kepercayaan publik menurun, seharusnya ada terobosan. Dan ketika anggaran dipertanyakan, seharusnya ada kejelasan arah pembangunan.
Yang terjadi justru sebaliknya. Pemerintah terlihat defensif, komunikasi publik buruk, dan narasi pembangunan kehilangan daya hidup. Akibatnya, pembahasan RAPBD berubah menjadi arena saling curiga: DPRD menyerang, pemerintah bertahan, koalisi menghilang, dan rakyat—lagi-lagi—hanya menjadi latar penderita.
Padahal, rakyatlah yang seharusnya menjadi pusat dari setiap angka dalam RAPBD.
Pertanyaannya kini sederhana namun menghantam: untuk siapa sebenarnya kekuasaan ini dijalankan?
Jika Koalisi Inhil Hebat hanya muncul saat kampanye dan menghilang saat tanggung jawab datang, maka publik berhak menyimpulkan bahwa koalisi ini bukan alat perubahan, melainkan kendaraan kekuasaan murahan.
Dan jika seorang bupati terus dibiarkan bertarung sendirian tanpa dukungan politik yang jujur dan sehat, jangan heran bila masa depan Indragiri Hilir tak lagi ditentukan oleh visi pembangunan, melainkan oleh intrik, kompromi gelap, dan perang kepentingan.
Sejarah tak akan peduli siapa yang paling lihai berpidato di ruang sidang. Sejarah hanya akan bertanya satu hal: siapa yang benar-benar berjuang untuk rakyat, dan siapa yang berkhianat demi kekuasaan. (Thonk)
