Tembilahan — Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) memaparkan rencana pembangunan infrastruktur strategis daerah dalam forum bersama Anggota DPR RI, Kamis (15/01/2026). Kegiatan ini dihadiri Anggota Komisi V DPR RI H. A. Bakri HM dan Anggota Komisi IX DPR RI Ir. H. Sahidin, serta unsur lintas sektor dari berbagai balai teknis Kementerian PUPR dan perangkat daerah terkait.
Forum tersebut menjadi momentum penting untuk menyinergikan program pembangunan pusat dan daerah, guna mempercepat pemerataan infrastruktur serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Indragiri Hilir.
Hadir dalam pertemuan ini antara lain Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera III (BWSS III), Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Wilayah Sumatera III, Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Riau, Satuan Kerja Sekolah Rakyat, serta dinas dan badan di lingkungan Pemkab Inhil.
Dalam paparannya, Pemkab Inhil menyampaikan sejumlah poin strategis pembangunan yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat, di antaranya peningkatan kualitas jalan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta pembaruan usulan pembangunan ruas jalan strategis pada koridor ekonomi rakyat dan konektivitas antarwilayah.
Selain itu, turut diusulkan optimalisasi Bandara Udara Tempuling, pembangunan Pelabuhan Ro-Ro Parit 21, revitalisasi Pasar Terapung Tembilahan pasca kebakaran, serta kelanjutan revitalisasi Pasar Pulau Kijang agar kembali menjadi pusat aktivitas perdagangan masyarakat.
Pemkab Inhil juga memaparkan rencana pembangunan RSUD baru untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, dukungan infrastruktur kedaulatan pangan nasional, optimalisasi infrastruktur wilayah sungai, transisi pengelolaan sampah ramah lingkungan, serta penguatan infrastruktur sanitasi perumahan layak huni.
Anggota Komisi V DPR RI, H. A. Bakri HM, menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang matang dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Menurutnya, Indragiri Hilir memiliki potensi besar yang perlu ditopang dengan infrastruktur yang kuat.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Ir. H. Sahidin, menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan dasar, khususnya di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Forum ini diharapkan tidak hanya menjadi wadah diskusi, tetapi juga melahirkan komitmen konkret berupa dukungan program dan anggaran dari pemerintah pusat, demi terwujudnya pembangunan Indragiri Hilir yang lebih maju, merata, dan berkelanjutan. (Thonk)
