Tembilahan – Ketua DPD Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PW MOI) Indragiri Hilir (Inhil), Fitra Andriyan, menyoroti lambannya pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Kondisi ini menuai kritik dari berbagai pihak yang mendesak eksekutif dan legislatif segera menemukan titik temu agar pengesahan APBD tidak terus berlarut, Kamis (15/1/2026).
Fitra menilai tarik ulur pembahasan anggaran antara pemerintah daerah dan DPRD berpotensi besar merugikan masyarakat, terlebih menjelang bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, saat kebutuhan publik meningkat.
“Jika pembahasan APBD ini tak kunjung menemui jalan tengah, masyarakatlah yang pertama kali menjadi korbannya,” ujar Fitra.
Menurutnya, keterlambatan pengesahan APBD bukan sekadar persoalan administratif, melainkan berdampak langsung terhadap perekonomian daerah. Tanpa APBD yang sah, berbagai program pembangunan, pembayaran kegiatan, hingga belanja daerah akan terhambat.
“Perputaran ekonomi di Inhil bisa melambat signifikan. Semua sektor terdampak, mulai dari pelaku usaha kecil hingga masyarakat bawah,” tegasnya.
Ia menambahkan, momentum menjelang Ramadhan dan Idul Fitri seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena pada periode tersebut aktivitas ekonomi justru perlu didorong.
Fitra juga menyesalkan isu yang berkembang di masyarakat terkait dugaan tarik-menarik kepentingan internal yang menyebabkan APBD tak kunjung disahkan. Ia meminta semua pihak menanggalkan ego sektoral dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Pemerintah daerah dan DPRD harus segera mengambil langkah konkret demi kepentingan rakyat,” katanya.
Lebih lanjut, Fitra mengingatkan bahwa keterlambatan APBD berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur serta menurunkan kepercayaan investor, di tengah upaya Kabupaten Indragiri Hilir mengejar ketertinggalan pembangunan.
“Jangan sampai persoalan birokrasi dan kepentingan politik sektoral mengorbankan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Thonk)
