BATAM – Pemerintah Kota Batam menegaskan komitmennya untuk mengarahkan anggaran daerah secara lebih tajam dan tepat sasaran pada kebutuhan rakyat.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Batam, Rabu (2/7/2025), Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan jawaban resmi atas pandangan seluruh fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Amsakar menyampaikan apresiasinya atas dukungan dan masukan dari DPRD, serta menegaskan bahwa perubahan APBD ini menjadi strategi untuk menjawab tantangan pembangunan prioritas yang menyentuh langsung kepentingan warga.
“Kami menyusun perubahan ini dengan semangat reformasi layanan publik, penguatan sektor ekonomi rakyat, dan percepatan pembangunan infrastruktur,” ujar Amsakar.
Digitalisasi Pajak hingga Perlindungan Sosial,
Di antara fokus utama perubahan APBD ini adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi, penambahan personel retribusi sampah, hingga optimalisasi pemanfaatan aset daerah bersama swasta.
Untuk belanja operasi, anggaran naik sebesar 6,61 persen dan akan diarahkan ke kebutuhan langsung masyarakat seperti belanja pegawai CPNS dan PPPK baru, peningkatan layanan kebersihan, sektor kesehatan, hibah, serta bantuan sosial.
Sementara itu, lonjakan belanja modal sebesar 25,70 persen akan digunakan untuk memperkuat fasilitas publik, termasuk pengadaan alat penanganan sampah, pembangunan sarana pendidikan, peningkatan jalan, dan penanganan banjir.
Subsidi dan UMKM Jadi Prioritas
Amsakar juga menggarisbawahi pentingnya program subsidi sembako dan bunga pinjaman UMKM, bantuan untuk lansia dan pekerja rentan, serta peningkatan mutu pendidikan dan layanan kesehatan.
“Pemko sejalan dengan DPRD agar APBD benar-benar pro-rakyat, responsif, dan solutif,” ucapnya.
Pengawasan Diperketat, Efisiensi Diutamakan
Sebagai bagian dari upaya menjaga integritas tata kelola keuangan daerah, Amsakar menyebut akan memperkuat peran Inspektorat Daerah, mendorong evaluasi menyeluruh terhadap BUMD, serta mendorong efisiensi belanja agar tidak membebani APBD.
Ia berharap pembahasan selanjutnya berjalan lancar dan program prioritas segera bisa dirasakan masyarakat.
“Semua masukan DPRD menjadi catatan penting bagi kami. Kami ingin perubahan APBD ini benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan dijalankan dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi,” tutupnya.
