Tembilahan – Bupati Indragiri Hilir, Herman, menegaskan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi sebagai bagian dari upaya melindungi daya beli masyarakat.
Hal ini disampaikannya usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting di e-Bilik Diskominfopers Tembilahan, bersama jajaran pemerintah pusat dan seluruh kepala daerah se-Indonesia.
Rakor tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, serta dihadiri Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Dr. Ateng Hartono, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dari berbagai wilayah.
Dalam arahannya, pemerintah pusat menekankan pentingnya penguatan sinergi antara pusat dan daerah guna memastikan stabilitas harga, terutama pada komoditas pangan strategis yang rentan mengalami fluktuasi.
Berdasarkan data yang dipaparkan, inflasi nasional pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,41 persen (month to month) dan 3,48 persen (year on year). Kenaikan ini dipicu oleh meningkatnya permintaan masyarakat, khususnya pada kelompok makanan, minuman, serta sektor transportasi.
Sejumlah komoditas utama yang berkontribusi terhadap inflasi antara lain ikan segar, daging ayam ras, beras, telur ayam ras, cabai rawit, minyak goreng, hingga daging sapi. Sementara dari sektor transportasi, bensin dan tarif angkutan antarkota turut menjadi faktor pendorong.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Herman menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir akan terus memperkuat langkah-langkah strategis melalui TPID.
“Pengendalian inflasi bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut langsung kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kita akan memastikan distribusi bahan pokok berjalan lancar, pengawasan harga diperketat, serta intervensi dilakukan tepat sasaran,” tegas Herman.
Ia juga menyoroti pentingnya kewaspadaan terhadap fluktuasi harga komoditas seperti cabai, beras, telur, dan daging ayam yang cenderung mengalami gejolak.
Berdasarkan data Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu kedua April 2026, tercatat 22 provinsi mengalami kenaikan, sementara 16 provinsi mengalami penurunan, dengan cabai rawit, bawang merah, dan cabai merah sebagai penyumbang utama kenaikan.
Selain itu, isu kenaikan harga gula pasir di atas Harga Acuan Pemerintah (HAP) di sejumlah daerah, termasuk di Provinsi Riau, menjadi perhatian serius.
“Ini menjadi sinyal bagi kita untuk memperketat pengawasan distribusi dan memastikan harga tetap terkendali sesuai kebijakan pemerintah,” tambahnya.
Sebagai langkah konkret, pemerintah pusat mendorong daerah untuk mengintensifkan operasi pasar, memperkuat distribusi logistik, melakukan pemantauan harga secara berkala, serta mengoptimalkan peran TPID di daerah.
Rakor ini turut dihadiri unsur Forkopimda, OPD terkait, serta jajaran TPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai bentuk konsolidasi bersama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Dengan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir optimistis mampu menjaga inflasi tetap terkendali dan memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi secara berkelanjutan. (Thonk)
