Anambas, Lancangkuningnews.com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas meminta agar penambahan jadwal operasional kapal penumpang tidak hanya diberlakukan pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), tetapi juga diterapkan secara berkelanjutan hingga memasuki bulan Ramadan dan Lebaran 2025.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Sahtiar, S.H., M.M., menyampaikan bahwa saat ini akses laut menuju dan keluar dari Anambas hanya dilayani satu kapal milik Pelni, yakni KM Bukit Raya. Hal ini ia sampaikan usai rapat koordinasi persiapan layanan transportasi laut akhir tahun, Jumat (5/12/2025).
Menurutnya, evaluasi terbaru menunjukkan kebutuhan transportasi laut meningkat signifikan, baik untuk pergerakan masyarakat maupun distribusi logistik.
“Ini bukan soal Natal saja. Kita ingin jadwal transportasi laut bersifat jangka panjang. Setelah Nataru, kita memasuki bulan puasa Februari dan Lebaran Maret. Mobilitas penduduk pasti meningkat,” ujarnya.
Sahtiar menambahkan, pada periode Idulfitri sebelumnya, kebutuhan kapal bahkan lebih tinggi daripada Nataru. Namun pola operasional kapal tidak mengikuti lonjakan tersebut sehingga menimbulkan berbagai kendala tahunan.
Untuk mengantisipasi puncak perjalanan akhir tahun, Pelni dikabarkan menyiapkan tambahan satu armada, yakni KM Kalimutu, yang akan melayani rute Anambas bersama KM Bukit Raya.
Sementara itu, untuk rute Tanjung Pinang – Batam – Tarempa, kapal feri masih beroperasi dengan pola yang disesuaikan kondisi cuaca. Saat ini jumlah armada masih dua unit, namun peluang penambahan kapal tetap terbuka sesuai kebutuhan lapangan.
“Jangan sampai pola musiman ini terus berulang. Kami ingin suplai barang, BBM, logistik, dan transportasi masyarakat stabil sepanjang tahun,” tegas Sahtiar.
Pemkab Anambas juga telah diminta mengajukan surat resmi kepada kementerian dan operator pelayaran untuk memperkuat layanan transportasi laut, baik untuk penumpang maupun angkutan barang.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap berbagai persoalan yang kerap muncul menjelang libur panjang dapat diminimalisir, seperti keterlambatan distribusi sembako, kenaikan harga kebutuhan pokok, antrean tiket, hingga ketidakpastian jadwal akibat cuaca ekstrem.
“Dengan pola operasional yang lebih terstruktur dan tidak bergantung momen tertentu, masyarakat dapat merencanakan perjalanan dengan lebih pasti, dan arus logistik daerah tetap terjaga,” tutupnya.
Pemkab memastikan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Syahbandar, dan operator pelayaran akan terus dilakukan hingga ada keputusan final mengenai pola operasi dan jadwal kapal yang lebih permanen. (Fn)
