Medan, lancangkuningnews.com – Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) memainkan peran strategis tidak hanya dalam hal produksi, tetapi juga sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi fokus utama dalam Rapat Kerja Kehumasan, Kelembagaan, dan Tanggung Jawab Sosial 2024 yang diselenggarakan oleh SKK Migas Wilayah Sumbagut bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada Selasa (3/12/2024) di Medan.
Mengusung tema “Multiplier Effect Industri Hulu Migas Sebagai Penguat Strategi Komunikasi dan Dukungan Sosial Bagi Kelancaran Operasi (Social License to Operate)”, rapat kerja ini menekankan pentingnya sinergi dan komunikasi yang efektif antara industri migas dengan masyarakat sebagai fondasi kelancaran operasi.
Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, Rikky Rahmat Firdaus, menjelaskan bahwa industri hulu migas merupakan penyumbang penerimaan negara terbesar kedua setelah pajak, dengan kontribusi mencapai Rp 5.045 triliun. Selain itu, aktivitas di sektor ini memberikan dampak berantai yang signifikan terhadap perekonomian daerah, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, dan pengembangan masyarakat.
“Setiap 1 dolar yang diinvestasikan dalam industri hulu migas dapat menghasilkan nilai tambah berkali lipat bagi perekonomian daerah. Oleh karena itu, komunikasi yang baik dengan masyarakat menjadi kunci dalam membangun social license to operate untuk mendukung keberlanjutan operasi,” ujar Rikky.
Pada tahun 2024, Wilayah Sumbagut berkontribusi besar terhadap target nasional dengan kegiatan pemboran 636 sumur, atau 61% dari total target nasional. Kegiatan ini sejalan dengan ambisi mencapai produksi 1 juta barel minyak per hari (BOPD) dan 12 BSCFD gas.
Rapat kerja ini juga menghadirkan diskusi mengenai konsep-konsep penting, seperti Production Sharing Contract (PSC), Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, Pajak Daerah, hingga Participating Interest (PI) 10%. Narasumber terdiri dari akademisi Universitas Pertamina, perwakilan Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM, serta pemangku kepentingan dari BUMD PT Riau Petroleum.
Selain itu, Rikky menyoroti pentingnya kolaborasi antara SKK Migas, KKKS, dan berbagai pihak lainnya dalam membangun industri migas yang berkelanjutan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.
“Rapat kerja ini merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendorong pertumbuhan industri hulu migas yang berdampak luas. Kami sangat mengapresiasi keikutsertaan 18 KKKS yang beroperasi di wilayah Sumbagut,” ungkap Rikky.
Adapun peserta rapat melibatkan berbagai KKKS di wilayah Sumbagut, seperti PT PHR WK Rokan, Harbour Energy, Medco E&P Natuna Ltd, PT Pertamina Hulu Energi, hingga Mubadala Energy. Dengan sinergi yang terjalin, diharapkan multiplier effect industri hulu migas dapat terus menggerakkan perekonomian nasional dan menciptakan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
