Komisi IV DPRD Inhil Gelar RDP Bahas PHK Karyawan PT Sambu Group

Kamis, 20 Februari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Views: 686

Indragiri Hilir – Komisi IV DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, mendesak PT Sambu Group untuk segera menyelesaikan hak-hak karyawan yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk pesangon dan pencairan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Desakan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar pada Rabu malam (19/2/2025) bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Inhil.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi IV Muhammad Wahyudin, didampingi Wakil Ketua I Junaidi dan anggota lainnya. Turut hadir Kepala Disnakertrans Inhil Doan Dwi Anggara, Kabid Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Bazarudin, serta staf Disnakertrans.

Wakil Ketua I DPRD Inhil, Ir. H. Amd Junaidi AN, M.Si, menegaskan bahwa Disnakertrans harus memastikan seluruh tahapan penyelesaian hak karyawan berjalan sesuai ketentuan.

Ia juga menyoroti bahwa alasan keterbatasan bahan baku kelapa tidak bisa menjadi alasan utama pemutusan hubungan kerja yang berkelanjutan di PT Sambu Group.

“Selama ini harga kelapa dimonopoli oleh Sambu. Kini, dengan adanya kapal-kapal ekspor yang masuk ke Inhil, persaingan bisnis menjadi lebih sehat. Jika PT Sambu mampu membeli kelapa petani dengan harga yang bersaing, maka kelangkaan bahan baku tidak akan terjadi lagi,” ungkap Junaidi dalam rapat.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Inhil Doan Dwi Anggara memaparkan bahwa total pekerja yang terdampak PHK mencapai 3.128 orang. Rinciannya, 1.410 pekerja berasal dari delapan perusahaan alih daya Mitra PT RSUP Pulau Burung dan 1.151 pekerja dari dua belas perusahaan alih daya Mitra PT Pulau Sambu Guntung. Selain itu, terdapat 567 pekerja probation yang juga terkena PHK.

Doan memastikan bahwa PT Sambu Group telah membayarkan pesangon dan uang penghargaan masa kerja dalam kurun waktu satu bulan. Hingga saat ini, Disnakertrans belum menerima pengaduan dari karyawan terkait hak mereka.

“Alhamdulillah, laporan terakhir yang kami terima menunjukkan bahwa semua hak karyawan telah disalurkan oleh perusahaan,” tutup Doan.

Berita telah disusun dengan jelas dan ringkas. Jika ada tambahan atau revisi yang perlu dilakukan, silakan beritahu saya.

Berita Terkait

Ketua DPRD Inhil Dukung Lapangan Tembak Arisman Zakaria untuk Pembinaan Atlet
Ranperda Perubahan APBD 2026 Disetujui DPRD Inhil
Iwan Taruna Hadiri Ziarah Nasional HUT ke-81 TNI Tahun 2026
Sekda Tantawi Jauhari Wakili Bupati Inhil Sampaikan Penjelasan Perubahan APBD 2026
DPRD Inhil Gelar Paripurna Penyampaian Ranperda Perubahan APBD 2026
DPRD Inhil Gelar Rapat Paripurna Ke-18 Masa Persidangan VI Tahun Sidang 2026
Ketua DPRD Inhil Iwan Taruna Hadiri Penyambutan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau
Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil Hadiri Puncak Hari Anak Nasional 2026

Berita Terkait

Senin, 5 Oktober 2026 - 21:23 WIB

Ketua DPRD Inhil Dukung Lapangan Tembak Arisman Zakaria untuk Pembinaan Atlet

Kamis, 1 Oktober 2026 - 11:24 WIB

Ranperda Perubahan APBD 2026 Disetujui DPRD Inhil

Selasa, 29 September 2026 - 18:24 WIB

Iwan Taruna Hadiri Ziarah Nasional HUT ke-81 TNI Tahun 2026

Selasa, 29 September 2026 - 00:22 WIB

Sekda Tantawi Jauhari Wakili Bupati Inhil Sampaikan Penjelasan Perubahan APBD 2026

Selasa, 29 September 2026 - 00:17 WIB

DPRD Inhil Gelar Paripurna Penyampaian Ranperda Perubahan APBD 2026

Berita Terbaru