Kejati Kepri Diminta Audit, Proyek Pelabuhan Roro Letung Tahap II Belum Rampung Hingga Penambahan Waktu

Jumat, 25 April 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Views: 686

 

Anambas – Lancangkuningnews.com    – Proyek pembangunan Pelabuhan Roro Letung Tahap II di Desa Kuala Maras, Kecamatan Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, belum juga rampung dikerjakan meski masa kontrak berakhir pada Desember 2024.

Proyek ini dikerjakan oleh PT. Samudra Anugrah Indah Permai sebagai kontraktor pelaksana, dengan anggaran sebesar Rp31,1 miliar dari Kementerian Perhubungan melalui Satuan Kerja BPTD Kelas II Provinsi Kepulauan Riau.

Proyek ini merupakan bagian dari kontrak multiyears tahun 2023-2024, dan merupakan usulan dari aspirasi Cen Sui Lan saat menjabat sebagai Anggota Komisi V DPR RI.

Meski masa kontrak kerja telah habis, proyek masih terus dikerjakan setelah mendapat perpanjangan waktu selama lima bulan, dari Januari hingga Mei 2025. Namun, sejak perpanjangan dimulai, pengawasan dari pihak Satker BPTD Kepri tidak lagi terlihat di lapangan.

Konsultan pengawas PT Priangan Raya Utama juga disebut tidak lagi menjalankan tugas karena masa kontraknya sudah berakhir.

Hal ini dikuatkan oleh keterangan salah seorang warga yang mengetahui dilokasi mengatakan, “Sudah lama tidak ada pengawasan di lokasi. Konsultan pengawasnya katanya sudah habis kontrak,” ujar Fendi, warga setempat.

Rommy Matindas, pelaksana proyek dari pihak kontraktor, mengakui juga bahwa pihak Satker BPTD Kepri sempat mengirim utusan ke lokasi, namun hanya beberapa hari.

Ketiadaan pengawasan menimbulkan kekhawatiran soal kualitas dan spesifikasi bangunan,  Heri seorang Jurnalis Media ranaipos.com meninjau langsung kelokasi menduga pengerjaan proyek tidak sesuai standar konstruksi dan material yang telah ditentukan.

Dengan kondisi tersebut, kami meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri turun langsung melakukan audit lapangan, guna memastikan kesesuaian pekerjaan dengan kontrak dan mencegah potensi penyimpangan.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak Satker BPTD Kepri belum memberikan tanggapan meski telah dikonfirmasi oleh media. Redaksi akan terus mengupayakan klarifikasi resmi dari pihak terkait. (Team)

Berita Terkait

Menteri Pangan dan Kepala BP Batam Dorong Kompetensi Jurnalis, Ajak Pers Kawal Kemajuan Daerah dan Agenda Pembangunan Nasional
Bertabur Tokoh, PJS Sambut Kedatangan Menko Pangan Zulkifli Hasan di Batam
Jelang Rakernas III PJS, Menko Pangan Zulkifli Hasan Tiba di Batam, Disambut Ketum PJS
Menko Pangan Zulkifli Hasan Dipastikan Buka Rakernas III PJS di Batam
BP Batam Berikan Anugerah Investasi 2026, Apresiasi Kontribusi Investor bagi Pembangunan Batam
Batam Mulai Didatangi Insan Pers Nusantara, Rakernas III PJS Tinggal Menghitung Hari
Ahmad Arifin Raih Doktor, Bawa Gagasan Upah Berkeadilan
Kinerja Pelabuhan Batam Tumbuh Solid, General Cargo Tembus 9,5 Juta Ton dan Penumpang Capai 7,5 Juta Orang

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 17:37 WIB

Menteri Pangan dan Kepala BP Batam Dorong Kompetensi Jurnalis, Ajak Pers Kawal Kemajuan Daerah dan Agenda Pembangunan Nasional

Selasa, 3 November 2026 - 18:09 WIB

Bertabur Tokoh, PJS Sambut Kedatangan Menko Pangan Zulkifli Hasan di Batam

Selasa, 3 November 2026 - 17:30 WIB

Jelang Rakernas III PJS, Menko Pangan Zulkifli Hasan Tiba di Batam, Disambut Ketum PJS

Senin, 2 November 2026 - 12:47 WIB

Menko Pangan Zulkifli Hasan Dipastikan Buka Rakernas III PJS di Batam

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 23:42 WIB

BP Batam Berikan Anugerah Investasi 2026, Apresiasi Kontribusi Investor bagi Pembangunan Batam

Berita Terbaru