Tembilahan – Menjelang satu tahun masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman–Yuliantini, dorongan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) semakin menguat.
Ketua DPD PW Media Online Indonesia (MOI) Kabupaten Indragiri Hilir, Fitra Andriyan, menilai momentum hampir satu tahun kepemimpinan ini tepat dijadikan ajang refleksi dan evaluasi. Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk mengukur efektivitas kinerja OPD sejak pasangan Herman–Yuliantini dilantik pada 20 Februari 2025.
“Sudah hampir satu tahun kepemimpinan berjalan. Ini momentum yang tepat bagi kepala daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja OPD,” ujar Fitra kepada media, Senin (12/1/2026).
Fitra menyebut, hingga saat ini masih terdapat sejumlah OPD di lingkungan Pemkab Inhil yang dinilai belum bekerja maksimal sesuai tugas dan target yang telah ditetapkan.
“Kita melihat masih ada OPD yang belum mampu menunjukkan kinerja optimal selama satu tahun kepemimpinan ini. Ini perlu menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Ia menilai, berbagai persoalan internal OPD menunjukkan perlunya pembenahan, baik dari sisi manajemen, komitmen kerja, maupun kepemimpinan kepala OPD. Menurutnya, tantangan tidak seharusnya menjadi alasan stagnasi kinerja.
“Kepala OPD harus berani keluar dari zona nyaman, memiliki terobosan, dan tegas dalam mengambil keputusan. Tanpa inovasi, roda pemerintahan akan berjalan lambat dan jauh dari harapan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Fitra juga menyoroti pentingnya penyajian data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menegaskan, kualitas kebijakan publik sangat bergantung pada validitas data yang disampaikan OPD kepada kepala daerah.
“Data harus sinkron, komprehensif, dan sesuai fakta di lapangan. Jangan sampai data asal laporan, karena itu bisa merugikan daerah dan masyarakat,” katanya.
Meski demikian, Fitra tetap memberikan apresiasi kepada sejumlah OPD yang dinilai menunjukkan kinerja positif, khususnya yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar).
“Mereka patut diapresiasi karena terus berinovasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ini bisa menjadi contoh bagi OPD lainnya,” ujarnya.
Fitra menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan alasan lemahnya kinerja. Justru dalam kondisi tersebut, OPD dituntut lebih kreatif, profesional, dan berani mengambil inisiatif sesuai aturan.
“Pemerintahan yang sehat lahir dari aparatur yang profesional, berani berinovasi, dan memiliki komitmen kuat melayani masyarakat,” pungkasnya. (Thonk)
