TEMBILAHAN – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Haji Herman, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Inhil Tahun 2026 pada Senin pagi (24/3/2025) di Aula Bappeda Inhil.
Musrenbang RKPD 2026 menjadi tahapan akhir dalam perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari tingkat desa hingga forum konsultasi publik.
Semua usulan yang masuk melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) akan menjadi dasar dalam menyusun program prioritas untuk kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati Herman menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Ia menegaskan bahwa pengelolaan pajak harus lebih transparan dan akuntabel, serta meminta perusahaan yang beroperasi di Inhil agar patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.
“Kami berharap adanya transparansi dan kepatuhan dari perusahaan dalam membayar pajak, karena ini sangat penting untuk kemajuan daerah kita,” tegasnya.
Selain mengandalkan PAD, Haji Herman juga menyatakan bahwa pemerintah daerah akan terus mencari sumber pendanaan alternatif, seperti melalui APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan keuangan provinsi, serta dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung pembangunan.
Acara ini dihadiri oleh Wakil Bupati Inhil, Ketua DPRD Inhil, Penjabat Sekda Inhil, Kepala Bappeda, Kepala OPD, serta para camat se-Kabupaten Inhil.
Kepala Bappeda Provinsi Riau turut hadir secara virtual, bersama perwakilan dari kabupaten tetangga seperti Tanjung Jabung Barat, Indragiri Hulu, dan Tebo dari Provinsi Jambi.
Kehadiran berbagai pihak ini menegaskan pentingnya kerja sama antar daerah dalam merancang pembangunan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. (Mhd)
