Inhil, Lancangkuningnews.com – Sejumlah kontraktor rekanan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengeluhkan tidak adanya kejelasan terkait pencairan dana proyek tahun anggaran 2025.
Hingga awal Januari 2026, dana yang dinantikan dinilai kian tak jelas, sementara pejabat Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) disebut sulit dihubungi.
Para kontraktor menyebut kondisi ini bak “mati suri”.
Upaya komunikasi yang dilakukan, baik melalui sambungan telepon maupun pesan singkat aplikasi perpesanan, tidak mendapatkan respons dari pejabat BKAD.
Yan, salah satu kontraktor rekanan Pemda Inhil, mengaku telah berulang kali mencoba menghubungi pihak BKAD namun selalu menemui jalan buntu. Padahal, sebelumnya telah disampaikan bahwa tidak akan ada kebijakan tunda bayar.
“Ketika kami membutuhkan penjelasan, semua nomor pejabat BKAD seakan tidak aktif. Kami hanya ingin kejelasan status pencairan dana proyek yang sudah kami selesaikan sesuai kontrak,” ujar Yan, Selasa (7/1/2026).
Keluhan serupa juga disampaikan kontraktor lainnya. Mereka menilai sikap tertutup BKAD justru menambah ketidakpastian dan menimbulkan keresahan di kalangan rekanan, terutama terkait pengelolaan anggaran daerah.
Para kontraktor mendesak Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya BKAD, untuk segera membuka komunikasi dan memberikan penjelasan resmi mengenai keterlambatan pencairan dana proyek tahun 2025.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak BKAD Inhil belum memberikan keterangan resmi. (Thonk)
