Indragiri Hilir. lancangkuningnews.com. – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan empat komisi bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tembilahan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Kamis (13/1/2025). Rapat yang berlangsung pukul 14.00–17.00 WIB ini membahas penanganan bencana hidrometeorologi yang rutin terjadi di Inhil.
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari surat permohonan audiensi HMI Cabang Tembilahan pada 20 Januari 2025. Hadir dalam audiensi ini Ketua DPRD, Wakil Ketua I, II, dan III DPRD Inhil, serta anggota DPRD lainnya. Pemerintah Kabupaten Inhil diwakili oleh Asisten II Bupati, Kapolres, Dandim, serta OPD terkait, termasuk BPBD, Dinas PUPR, DLHK, Dinkes, dan Disbun.
Ketua Umum HMI Cabang Tembilahan, Muhammad Yusuf, mendesak pemerintah daerah segera menetapkan status siaga darurat bencana dan melakukan mitigasi yang komprehensif.
“Bencana di Inhil harus dipandang secara menyeluruh karena hampir setiap wilayah terdampak setiap tahun. Kami mendorong Pemda untuk menetapkan status darurat bencana dalam waktu dekat. Selain itu, kami meminta agar bencana ini ditangani dengan responsif, mulai dari investigasi penyebab, langkah preventif, hingga penanggulangan dan pemulihan pascabencana,“ ujar Yusuf.
Menanggapi hal tersebut, BPBD Inhil mengungkapkan bahwa status siaga bencana telah ditetapkan sejak 20 Januari 2025.
“Kami sudah menetapkan status siaga, namun belum status darurat karena ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Saat ini, kami masih mengkaji kemungkinan peningkatan status ini,” jelas perwakilan BPBD.
Sementara itu, Kabid PAO HMI Cabang Tembilahan, Ahmad Alfian Hadi, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus segera memberikan solusi konkret agar bencana tidak menimbulkan korban jiwa.
“Kami meminta Pemda serius menangani bencana ini. Kami hanya bisa merekomendasikan dan memastikan penanganannya dilakukan dengan tepat dan benar,” tegasnya.
Ketua DPRD Inhil dalam kesempatan tersebut menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah penanggulangan bencana yang menyeluruh, baik dari hulu ke hilir.
“Penanggulangan bencana ini akan menjadi salah satu prioritas dalam penyusunan anggaran dan pengawasan kegiatan ke depan,“ pungkasnya.
Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mengambil langkah lebih cepat dan tepat dalam menangani bencana hidrometeorologi yang kerap terjadi di Inhil. (Mhd)
