ANAMBAS – Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPC-HNSI) Kabupaten Kepulauan Anambas menyampaikan sejumlah aspirasi terkait tata niaga perikanan, pengawasan laut, hingga perlindungan nelayan saat kunjungan Asep Safrudin di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kamis (14/5/2026).
Aspirasi tersebut disampaikan perwakilan DPC-HNSI Anambas, Fitrahadi, S.H., selaku Bidang Hukum dan Advokasi Nelayan yang mewakili Ketua HNSI Agustar karena sedang sakit.
Dalam sambutannya di hadapan Kapolda Kepri, jajaran pemerintah daerah, aparat kepolisian, serta masyarakat nelayan, Fitra menyebut kunjungan Kapolda Kepri ke tengah masyarakat pesisir menjadi momen bersejarah bagi nelayan Anambas.
“Dalam catatan sejarah, ini pertama kali Bapak Kapolda Kepri hadir menyambangi masyarakat nelayan. Kehadiran ini membawa banyak pesan moral bagi kami,” ujarnya.
Menurut Fitra, nelayan merupakan kelompok masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan apabila pengelolaan sumber daya perikanan tidak diawasi secara maksimal. Karena itu, HNSI meminta perhatian serius terhadap tata niaga hasil perikanan agar berjalan sehat dan bebas dari praktik monopoli.
Selain itu, HNSI juga menyoroti masih terbatasnya akses transportasi hasil perikanan yang berdampak terhadap distribusi dan kesejahteraan nelayan di wilayah kepulauan.
Fitra berharap kehadiran Kapolda Kepri dapat menjadi sarana bagi masyarakat nelayan untuk menyampaikan berbagai persoalan secara langsung kepada aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah.
“Kami yakin banyak aspirasi masyarakat yang sudah Bapak tampung selama berada di Anambas. Ini tentu menjadi pertimbangan penting dalam kebijakan ke depan, khususnya terkait penegakan hukum dan pengawalan aktivitas eksploitasi laut ilegal,” katanya.
HNSI juga mendorong penguatan pengawasan laut yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga mendukung aspek kemanusiaan dan keselamatan nelayan.
Menurutnya, fasilitas patroli dan sarana penegakan hukum di laut diharapkan dapat dimanfaatkan pula untuk membantu penyelamatan nelayan dalam kondisi darurat.
Dalam kesempatan itu, HNSI turut meminta adanya pendampingan serta sosialisasi kepada pelaku usaha perikanan yang masih menghadapi kendala perizinan.
“Mungkin masih ada pengusaha perikanan yang belum lengkap perizinannya. Kami berharap ada pendekatan pembinaan dan sosialisasi sebelum penegakan hukum dilakukan,” ujarnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur pemerintah daerah, aparat kepolisian, instansi terkait, serta masyarakat nelayan di Kabupaten Kepulauan Anambas. (Slv)
