Harga Kelapa Bulat di Inhil Menuju Titik Terendah, DPD PW MOI Inhil: Ratusan Ribu Petani Kelapa Terancam Miskin

Sabtu, 28 Februari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Views: 642

Indragiri Hilir – Memasuki akhir bulan Februari tahun 2026 Harga kelapa bulat di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terus mengalami penurunan hingga Rp2.800 perkilogram.

Akibat anjloknya harga kelapa bulat tersebut, kondisi ekonomi para petani kelapa kini terancam dimiskinkan, sebab ratusan ribu petani menggantungkan hidup pada sektor ini.

Ketua DPD PW MOI Inhil, Fitra Andriyan mengingatkan, penurunan harga yang di alami oleh para petani kelapa saat ini tidak bisa di anggap sebatas persoalan fluktuasi belaka, karena telah menimbulkan dampak secara regional.

“Tingkat inflasi kabupaten inhil di awal tahun ini sudah di atas 6 persen, itu artinya sudah masuk kategori waspada. Salah satu faktor penyebabnya adalah akibat anjlok harga komoditas kelapa bulat yang berimplikasi pada penurunan daya beli ditengah masyarakat saat ini,” kata Fitra Sabtu, 28/02/2026.

Fitra menyebut jika harga kelapa terus ditekan tanpa adanya intervensi dari pemerintah, angka kemiskinan dikabupaten Indragiri hilir dipastikan akan terus bertambah.

“Jika pemerintah tidak segera melakukan intervensi melalui kebijakan hingga regulasi yang berpihak terhadap petani, maka mereka akan terus mengalami nasib buruk untuk dimiskinkan,” tegasnya.

Selain itu kata dia, persoalan diferensiasi harga di tingkat petani baik antar desa maupun kecamatan menjadi masalah krusial yang harus diberikan solusi. Ia mengungkapkan dari penelusuran di lapangan ada selisih harga yang cukup signifikan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya sehingga memperburuk kondisi harga kelapa di tingkat petani.

“DPD PW MOI Inhil telah melakukan penelusuran di beberapa titik dan menemukan harga di tingkat penampung memiliki perbedaan. Hal ini semestinya menjadi concern tersendiri bagi pemerintah agar melakukan supervisi di tingkat tengkulak,” lugasnya.

Dia mengungkapkan, meskipun salah satu penyebab perbedaan harga akibat panjangnya rantai distribusi serta perbedaan biaya operasional di setiap wilayah, namun ia menduga adanya pengaturan harga di tingkat tengkulak membuat para petani memiliki posisi tawar sangat lemah yang berujung pada kerugian bagi petani itu sendiri.

“Kita menduga ada indikasi pengaturan harga di tingkat tengkulak sehingga harga seenaknya dimainkan. Petani tidak mendapatkan informasi harga yang terintegrasi sehingga tidak memiliki kekuatan daya tawar,” pungkasnya. (Thonk)

Berita Terkait

DKUPP Inhil Buka Posko Pengaduan Mafia Lapak dengan QR Code
Tekanan Fiskal Menguat, Iwan Taruna Dorong APBD 2027 Inhil Lebih Selektif dan Berpihak
Golkar Inhil Matangkan Persiapan Musda 2026
Ketua DPRD Inhil Dorong Sinergi Forkopimda Hadapi Persoalan Daerah
Tekan Kebocoran Retribusi, DPRD Inhil Apresiasi Ketegasan DKUPP
Ketua DPRD Inhil Hadiri Salat Istisqa, Doakan Hujan Turun di Tengah Kekeringan
Ketua DPRD Inhil Perkuat Sinergi Pencegahan Karhutla Bersama Tim Penyuluh Mabes TNI
Masa Persidangan VI Ditutup, DPRD Inhil Buka Masa Persidangan VII Tahun Sidang 2026

Berita Terkait

Selasa, 15 September 2026 - 15:48 WIB

Tekanan Fiskal Menguat, Iwan Taruna Dorong APBD 2027 Inhil Lebih Selektif dan Berpihak

Selasa, 15 September 2026 - 14:19 WIB

Golkar Inhil Matangkan Persiapan Musda 2026

Selasa, 15 September 2026 - 11:52 WIB

Ketua DPRD Inhil Dorong Sinergi Forkopimda Hadapi Persoalan Daerah

Minggu, 13 September 2026 - 22:12 WIB

Tekan Kebocoran Retribusi, DPRD Inhil Apresiasi Ketegasan DKUPP

Selasa, 1 September 2026 - 13:33 WIB

Ketua DPRD Inhil Hadiri Salat Istisqa, Doakan Hujan Turun di Tengah Kekeringan

Berita Terbaru

error: Content is protected !!