Anambas, Lancangkuningnews.com – Komunitas Jembalang (Jemaja Bangun Gemilang) yang dipimpin oleh Boby menggelar pertemuan dengan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Dapil III Jemaja, Sukran dari Partai Nasdem Komisi I, Selasa (23/9/2025). Pertemuan tersebut membahas aspirasi warga terkait kerusakan jalan di wilayah Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari petisi yang digagas Komunitas Jembalang bersama ratusan warga Jemaja. Petisi yang berisi tuntutan perbaikan jalan tersebut telah ditandatangani masyarakat dan resmi diserahkan kepada Sukran untuk diteruskan kepada Gubernur Kepulauan Riau.
Gerakan ini juga mendapat dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat, di antaranya Lembaga Adat Melayu (LAM) Kecamatan Jemaja, organisasi kepemudaan, kelompok masyarakat, tokoh masyarakat Jemaja, hingga donatur serta relawan yang ikut menyuarakan pentingnya perbaikan infrastruktur jalan.
Adapun tuntutan utama masyarakat meliputi:
- Perbaikan ruas jalan dari Genting Dusun menuju Letung hingga RT Tunjuk.
- Perbaikan jalan rusak dan berlubang demi keselamatan serta kelancaran mobilitas warga.
Menanggapi aspirasi tersebut, Sukran menegaskan komitmennya untuk mengawal perjuangan masyarakat Jemaja.
“Saya akan menindaklanjuti apa yang disampaikan kawan-kawan Komunitas Jembalang agar ada sinkronisasi dan tidak tumpang tindih. Masalah ini akan kita bahas di DPRD, khususnya di Komisi III bersama OPD terkait, lalu diteruskan kepada Gubernur Kepulauan Riau,” tegas Sukran.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi agar tidak terjadi saling menunggu dalam penanganan masalah infrastruktur.
“Jangan sampai Kabupaten menunggu Provinsi atau sebaliknya. Harapan saya, masyarakat Jemaja tetap bersama-sama mendukung perjuangan ini. Sesuai tupoksi kami, kami akan kawal hingga ke tingkat provinsi,” tutupnya.
Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat suara masyarakat Jemaja agar kebutuhan dasar berupa infrastruktur jalan yang layak segera menjadi perhatian serius pemerintah daerah maupun provinsi. (Fn)
