lancangkuningnews.com. Batam – Kelangkaan gas elpiji 3 kg di Kota Batam terus menjadi perhatian serius masyarakat. Dalam beberapa minggu terakhir, warga mengalami kesulitan mendapatkan gas melon ini, dan jika tersedia, harganya melonjak tinggi.
Permasalahan ini telah menyebar ke seluruh wilayah Batam. Pertamina Patra Niaga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam, serta Asosiasi Distributor LPG 3 Kg se-Kepri mengklarifikasi bahwa kelangkaan tersebut disebabkan oleh masalah distribusi dan cuaca buruk yang mengganggu pengiriman.
Selain itu, Disperindag Batam mengeluarkan surat edaran yang melarang penggunaan gas 3 kg oleh restoran, laundry, dan hotel. Namun, dalam surat tersebut tidak disebutkan sanksi bagi pelanggar aturan ini, menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Batam, Ruslan Sinaga, anggota komisi II DPRD Batam, menyuarakan kekhawatirannya terkait distribusi gas bersubsidi yang dinilai tidak transparan. “Ada pangkalan di Komplek Mega Legenda yang menerima suplai gas dari dua agen berbeda. Ini jelas permainan,” ungkap Ruslan, Rabu (2/10/2024).
Mangihut Rajagukguk, anggota DPRD Batam dari PDIP, menambahkan bahwa DPRD mendapat tekanan dari masyarakat akibat kelangkaan LPG 3 kg. “Kami dibully setelah masyarakat mendengar siaran radio terkait masalah ini,” ujarnya.
Mangihut juga menekankan perlunya sanksi pidana bagi agen atau pangkalan yang menyelewengkan distribusi gas bersubsidi. “Gas 3 kg ini untuk masyarakat miskin, namun sering disalahgunakan. Pengawasan di lapangan harus lebih ketat,” tegasnya.
Gilang Hisyam, Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga Kepri, membantah adanya kelangkaan dan menyebut bahwa situasi ini disebabkan oleh panic buying dan keterlambatan pengiriman karena cuaca buruk. Ia memastikan pasokan gas di Batam sudah kembali normal dan siap menghadapi Natal dan Tahun Baru.
RDP tersebut dihadiri anggota Komisi II DPRD Batam, namun Kepala Disperindag Kota Batam, Gustian Riau, absen dan hanya diwakili stafnya.
Kelangkaan ini terus menjadi perhatian publik dan DPRD Batam berharap adanya langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini demi kesejahteraan masyarakat.
