Tembilahan, 2 April 2026 – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menegaskan komitmennya dalam menjaga keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan dengan tetap memberlakukan status Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), meskipun hasil pemantauan terkini menunjukkan tidak adanya titik panas (hotspot) di wilayah tersebut.
Langkah ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memastikan perlindungan dini terhadap potensi bencana, sekaligus mencerminkan pendekatan kebijakan yang tidak reaktif, melainkan antisipatif dan terukur.
Pemerintah daerah menilai bahwa ketiadaan hotspot bukanlah jaminan mutlak terhadap nihilnya ancaman Karhutla.
Sejumlah kejadian Karhutla sebelumnya yang terjadi di Desa Bekawan (Kecamatan Mandah), Desa Teluk Nibung (Kecamatan Pulau Burung), serta Desa Pasir Emas (Kecamatan Batang Tuaka), menjadi pembelajaran penting bahwa kewaspadaan harus tetap dijaga. Seluruh kejadian tersebut telah berhasil ditangani secara cepat dan terpadu oleh BPBD bersama unsur TNI, Polri, serta masyarakat.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Indragiri Hilir, R. Arliansah, S.Si., M.E., menegaskan bahwa kebijakan mempertahankan status siaga merupakan bagian dari strategi besar pengendalian Karhutla yang berkelanjutan.
“Pemerintah tidak ingin mengambil risiko sekecil apa pun. Meski hotspot nihil, status Siaga Darurat tetap diberlakukan sebagai langkah preventif. Ini adalah bentuk keseriusan kami dalam melindungi masyarakat dan lingkungan,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa hingga saat ini, operasional Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD tetap berjalan optimal, dengan kesiapsiagaan personel yang siaga penuh di lapangan dan posko.
“Kami memastikan seluruh sumber daya tetap dalam kondisi siap digerakkan kapan saja. Jika terjadi eskalasi, maka respons cepat dan terkoordinasi akan menjadi prioritas utama,” tambahnya.
Berdasarkan data rekapitulasi hotspot tahun 2026, tercatat total 539 titik panas sepanjang Januari hingga Maret, dengan tren peningkatan signifikan pada bulan Maret. Hal ini menjadi indikator kuat bahwa potensi Karhutla masih nyata dan memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.
Wilayah-wilayah seperti Kecamatan Gaung, Mandah, Pulau Burung, dan Pelangiran menjadi fokus penguatan patroli dan pengawasan, sebagai bagian dari strategi mitigasi terpadu yang terus diperkuat oleh pemerintah daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam upaya pencegahan Karhutla, khususnya dengan tidak melakukan pembakaran lahan dalam bentuk apa pun.
“Penanggulangan Karhutla bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam mencegah bencana ini,” ujar R. Arliansah.
Ke depan, BPBD Kabupaten Indragiri Hilir akan terus memperkuat sinergi lintas sektor, meningkatkan intensitas patroli, serta mengoptimalkan sistem pemantauan guna memastikan kondisi tetap terkendali dan masyarakat terlindungi secara maksimal. (Thonk)
