LANCANGKUNINGNEWS.COM. Bintan 7/6/2022 – Pemerintah Daerah Bintan menggelar Rapat Kordinasi membahas Penanganan dan Pencegahan Penyebaran Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), hal ini perlu dilakukan agar segera dibentuk satgas agar penyebarannya tidak meluas, kegiatan itu berlangsung di Ruang Rapat 2 Kantor Bupati Bintan Kepulauan Riau. Bintan (4/6/2022)
Tampak hadir mewakili Kapolres Bintan Kabag Ops AKP Monang P Silalahi, SH, Kasat Intelkam Polres, Kasat Reskrim Polres Bintan, PDHI cab. Kepri, Kadishub, Posda , Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri dan undangan lainnya.
Mohammad Panca Azdigoena mengatakan, “Rapat ini merupakan salah satu bentuk kesiapsiagaan Kabupaten Bintan atas muncul dan maraknya persoalan penyakit hewan, terutama Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang akhir-akhir ini menjadi persoalan nasional”,ucap Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
Kepala DKPP/ OPD Kesehatan Hewan mengatakan, Wabah PMK tidak dapat diselesaikan hanya melalui Dinas DKPP saja, melainkan keterlibatan berbagai pihak sangat diutamakan perannya untuk membentuk Satgas penanganannya sesuai arahan Bapak Presiden Jokowi, ucap Khairul.
Drh. Raden Nurcahyo Nugroho, M.Si Kepala Karantina Pertanian Tanjungpinang juga mengungkapkan bahwa persoalan PMK di pulau Bintan ini cukup unik. Disatu sisi kita mengamankan daerah, tapi disisi lain, kita butuh pasokan hewan ternak. Khususnya hewan ternak untuk kurban.
“Infonya, Pak Gubernur akan segera merapatkan persoalan kekurangan pasokan hewan ternak untuk stok hewan kurban ini ke Kementerian. Berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat yakni Badan Karantina Pertanian, daerah pulau bebas PMK hanya diperbolehkan mendatangkan hewan dari daerah pulau bebas juga. Sejauh ini, Lampung termasuk dalam pulau Sumatera yang secara pulau, dinyatakan sebagai daerah yang tertular wabah PMK” jelas Raden.
Di saat yang sama, drh. Iwan Berri Prima, selaku Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Bintan juga mengatakan, Kabupaten Bintan hingga saat ini masih dinyatakan sebagai daerah bebas PMK.
“Kita bersyukur, Kabupaten Bintan masih belum ditemukan kasus PMK pada hewan ternak. Kita juga mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilaksanakan berbagai pihak dalam upaya mempertahankan Bintan tetap bebas PMK.
“Untuk koordinasi dan pelaporan PMK di Bintan, kami juga telah membentuk posko PMK di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang beralamat di Jalan Nusantara Km.18 Kijang dan posko PMK di Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) di Ekang Anculai, Teluk Sebong” imbuh drh. Iwan Berri Prima. (Sudarno)
