Polemik tentang dugaan “skandal pokir DPRD Kepri” dan klaim “anggaran publikasi raksasa yang merugikan negara” berkembang cepat dengan narasi yang bombastis. Istilah besar dipakai, angka fantastis dilempar ke ruang publik, namun satu hal mendasar justru belum terlihat: hasil audit resmi yang menyatakan adanya kerugian negara.
Dalam tata kelola APBD, istilah kerugian negara bukanlah opini bebas tafsir. Ia hanya bisa ditetapkan melalui proses pemeriksaan lembaga berwenang dengan mekanisme hukum yang jelas. Tanpa dasar audit sah, penggunaan kata “skandal” lebih dekat pada penggiringan persepsi ketimbang penyajian fakta yang terverifikasi.
Pokir, Mekanisme Legal dalam Sistem Anggaran
Pokok Pikiran (Pokir) DPRD merupakan instrumen legal dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Ia dibahas dalam forum resmi, masuk dalam dokumen anggaran, dan disetujui bersama oleh eksekutif serta legislatif. Menyederhanakan mekanisme sah ini menjadi praktik penyimpangan—tanpa pembuktian yang terang—adalah simplifikasi yang berisiko menyesatkan publik.
Jika ada dugaan pelanggaran, jalurnya jelas: audit, investigasi, dan proses hukum. Demokrasi menyediakan instrumen itu. Namun membangun opini publik tanpa pijakan audit yang bisa diuji hanya akan memperkeruh ruang diskusi.
Belanja Publikasi dan Kewajiban Keterbukaan
Belanja publikasi pemerintah daerah juga kerap menjadi sasaran framing. Padahal dalam era keterbukaan informasi, komunikasi publik bukan pilihan, melainkan kewajiban. Sosialisasi program, edukasi kebijakan, hingga transparansi kegiatan membutuhkan dukungan anggaran. Pertanyaannya bukan pada ada atau tidaknya anggaran, tetapi pada tata kelola dan kesesuaiannya dengan aturan.
Di Provinsi Kepulauan Riau, pengelolaan APBD melewati pengawasan berlapis. Jika benar terdapat penyimpangan dalam skala besar, seharusnya ia tercermin dalam laporan resmi lembaga pemeriksa. Hingga kini, klaim “ratusan miliar” lebih banyak beredar sebagai narasi, bukan sebagai temuan audit terbuka.
Kritik, Kepentingan, dan Integritas Media
Menarik dicermati, setiap kali distribusi anggaran publikasi mengalami pengetatan, narasi keras kerap menguat. Ini bukan tudingan, melainkan refleksi atas pola yang berulang. Publik tentu cukup cerdas membaca dinamika tersebut.
Demokrasi membutuhkan media yang kritis. Namun kritik yang sehat harus berbasis data dan verifikasi, bukan asumsi. Ketika framing dibangun tanpa fondasi fakta, yang lahir bukan kontrol sosial, melainkan distrust dan kegaduhan.
Jika memang ada dugaan penyimpangan dalam pokir DPRD Kepri atau anggaran publikasi, jalur hukum terbuka. Laporkan, sertakan bukti, dan biarkan mekanisme pembuktian berjalan. Tetapi bila isu “skandal” hanya berhenti pada opini tanpa audit, publik berhak mempertanyakan motif di baliknya.
Transparansi harus ditegakkan. Pengawasan perlu diperkuat. Namun kejujuran terhadap data juga wajib dijaga. Jangan sampai isu ini berubah menjadi komoditas sensasi.
Pada akhirnya, publik tidak membutuhkan drama. Publik membutuhkan fakta. Dan fakta hanya bisa ditegakkan melalui data, bukan framing yang sarat kepentingan. �
