Batam – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Cabang Batam telah memfasilitasi Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI), yang mendampingi masyarakat nelayan Pulau Todak, dengan PT. Sarana Citra Nusa. Pertemuan tersebut telah berlangsung seminggu yang lalu di kantor DKP Cabang Batam, guna mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak.
Kepala Cabang DKP Batam, Sahrul Amri, menyampaikan bahwa sekitar 80% masyarakat sekitar berprofesi sebagai nelayan tangkap. Sementara itu, Batam merupakan daerah strategis dengan perkembangan pesat di sektor industri dan pariwisata.
Nelayan mengusulkan agar mereka diberikan waktu beraktivitas selama dua jam di wilayah perusahaan. Alasannya, area tersebut memiliki banyak ikan bilis karena kondisi air yang tenang.
Namun, pihak perusahaan menjelaskan bahwa lokasi tersebut digunakan untuk bongkar muat barang dari luar negeri dan harus tetap steril dari aktivitas lain.
Sahrul Amri menambahkan, jika tuntutan nelayan Pulau Todak dipenuhi, tidak menutup kemungkinan nelayan dari daerah lain akan mengajukan permintaan serupa.
DKP menjelaskan saat ini masyarakat pesisir lebih peduli pentingnya menjaga perairan. Oleh karena itu, DKP tengah merancang solusi alternatif yang dapat meningkatkan pendapatan nelayan tanpa harus memberikan kompensasi dalam bentuk uang.
Disamping itu, DKP akan memberikan program BPJS ketenagakerjaan melalui program anggaran kami, program itu diberikan kepada nelayan tangkap masuk dalam kategori kapal yang sesuai aturan GT dan jenisnya.
Direktur DPP LKPI, Ayub Faidiban, mengapresiasi langkah DKP Batam yang merespons keluhan nelayan dan berupaya mencari jalan tengah yang menguntungkan semua pihak. (*)
