TANJUNGPINANG – Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Raja Bayu Febri Gunadian, S.E., menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 di Gedung Daerah Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (17/11/2026).
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, tersebut, Raja Bayu turut memaparkan kondisi kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Anambas sekaligus perkembangan berbagai program pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam arahannya, Nyanyang menegaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak boleh hanya bergantung pada penyaluran bantuan sosial. Pemerintah harus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui peningkatan keterampilan, perluasan lapangan pekerjaan, serta pemberdayaan ekonomi lokal.
Ia juga meminta sektor swasta dan investor yang beroperasi di Kepri berperan aktif dalam menyerap tenaga kerja lokal. Selain itu, akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya keluarga nelayan dan petani di wilayah pesisir, harus menjadi perhatian bersama.
Menurutnya, ketepatan sasaran program menjadi faktor penting dalam menekan angka kemiskinan, terutama bagi masyarakat yang masuk kategori Desil 1 dan Desil 2. Karena itu, validitas dan integrasi data sosial ekonomi harus terus diperkuat.
Wakil Gubernur turut mengapresiasi capaian Provinsi Kepri yang berhasil menekan angka kemiskinan hingga 4,09 persen atau terendah keempat secara nasional. Capaian tersebut diharapkan dapat dipertahankan melalui sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Sementara itu, dalam paparannya, Raja Bayu menyampaikan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2025, angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Anambas tercatat sebesar 6,35 persen atau sekitar 2.860 jiwa.
Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 0,32 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 6,67 persen.
Meski menunjukkan tren penurunan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Kondisi geografis yang terdiri atas pulau-pulau terpencil, keterbatasan akses pendataan, jaringan komunikasi, ketidaksesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK), hingga perubahan kategori desil menjadi kendala yang perlu diselesaikan.
Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), tercatat sebanyak 8.285 kepala keluarga atau 29.363 jiwa di Anambas masuk dalam kelompok Desil 1 hingga Desil 5.
Untuk mempercepat pendataan dan digitalisasi bantuan sosial, pemerintah daerah juga mengembangkan Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos). Melalui Surat Edaran Bupati Nomor 66 Tahun 2026, telah dibentuk 256 agen, dengan 108 agen di antaranya tercatat aktif.
Dari total 16.754 kepala keluarga, sebanyak 746 kepala keluarga telah berhasil melakukan registrasi. Ke depan, percepatan dilakukan melalui pendekatan jemput bola ke pulau-pulau, optimalisasi posko desa, peningkatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta penguatan dukungan jaringan dan perangkat pendataan.
Di bidang kesehatan, capaian kepesertaan jaminan kesehatan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas 3 mencapai 93,23 persen. Sementara kontribusi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) tercatat sebesar 89,22 persen.
Pemerintah daerah juga terus memberikan dukungan transportasi rujukan guna membantu masyarakat, khususnya yang berada di pulau-pulau, agar dapat mengakses pelayanan kesehatan.
Pada sektor pendidikan, Raja Bayu memaparkan realisasi program transportasi gratis bagi peserta didik jenjang SD dan SMP Tahun Anggaran 2026.
Untuk jenjang SD, realisasi mencapai 23.418 dari target 27.798 atau sebesar 84,24 persen. Sedangkan jenjang SMP terealisasi sebanyak 36.233 dari target 46.021 atau 78,73 persen.
Secara keseluruhan, program transportasi gratis tersebut telah mencapai 59.651 dari target 73.819 atau sebesar 80,81 persen.
Sementara itu, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan target 357 unit telah terealisasi 100 persen.
Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya keluarga berpenghasilan rendah.
Melalui rapat koordinasi dan evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas diharapkan dapat terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kepri dan pemerintah pusat, sehingga program pengentasan kemiskinan berjalan lebih tepat sasaran, terukur, serta mampu menjangkau masyarakat hingga wilayah pulau-pulau terluar.(slv)
Penulis : SILVI
Editor : OCHITIAN S REZA















