BATAM, – Direktorat Intelkam Polda Kepulauan Riau (Kepri) bertemu dengan pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Kepri di Greatnow Coffee, Baloi, Kota Batam.
Pertemuan yang berlangsung mulai pukul 10.13 WIB itu membahas sejumlah persoalan yang berkaitan dengan dunia usaha, investasi, serta kondisi perekonomian di Provinsi Kepri.
Dit Intelkam Polda Kepri dalam pertemuan tersebut diwakili Panit I Subdit II Dit Intelkam Polda Kepri, Iptu Christian N.T., SH., MH., bersama sejumlah personel Subdit II. Dari HIPMI Kepri hadir Ketua HIPMI Provinsi Kepri, Louis.
Ketua HIPMI Provinsi Kepri, Louis mengatakan, posisi strategis Kepri, khususnya Batam, menjadi salah satu pembahasan. Letak geografis Batam yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia dinilai memberikan peluang bagi pengembangan perdagangan, investasi dan industri.
Namun, kondisi tersebut juga membuat pelaku usaha di Kepri menghadapi persaingan ekonomi regional dan global. Pelaku usaha dinilai perlu meningkatkan daya saing dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan ekonomi serta kebijakan perdagangan.
Persoalan kepastian regulasi dan kemudahan perizinan turut dibahas. Koordinasi antara pengusaha, pemerintah dan instansi terkait dinilai diperlukan untuk menyampaikan kendala yang dihadapi pelaku usaha sekaligus mencari penyelesaiannya.
Pembahasan juga mencakup pengembangan UMKM dan pengusaha muda. Akses permodalan, pendampingan, peningkatan kapasitas serta perluasan pasar menjadi sejumlah kebutuhan yang dinilai penting bagi pengembangan usaha lokal.
Sementara dalam sektor investasi, kepastian hukum, keamanan dan kemudahan perizinan menjadi faktor yang diperhatikan pelaku usaha.
Hubungan perdagangan dengan Singapura dan Malaysia juga menjadi perhatian mengingat kedua negara tersebut memiliki kedekatan geografis dengan Kepri. Kondisi itu membuat perkembangan ekonomi dan kebijakan perdagangan di kawasan turut berpengaruh terhadap dunia usaha di daerah.
Pertemuan antara Dit Intelkam Polda Kepri dan HIPMI tersebut diharapkan menjadi bagian dari komunikasi berkelanjutan antara aparat keamanan dan kalangan pengusaha.
Koordinasi tersebut mencakup berbagai perkembangan dan potensi persoalan yang berkaitan dengan kegiatan usaha, investasi serta perdagangan di Provinsi Kepri. (Bd)
