JAKARTA – Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, memimpin langsung kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI di Jakarta, Senin (20/7/2026). Audiensi tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas fiskal demi menjaga keberlangsungan pelayanan publik dan pembangunan di wilayah kepulauan.
Dalam kunjungan itu, Bupati Aneng didampingi Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Sekretaris Daerah (Sekda), serta jajaran kepala perangkat daerah. Rombongan diterima langsung oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri beserta jajaran.
Pertemuan membahas kondisi kemampuan keuangan daerah, terutama terkait pemenuhan belanja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), agar tetap sejalan dengan kapasitas fiskal daerah.
Bupati Aneng menjelaskan bahwa Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai daerah kepulauan dan perbatasan memiliki tantangan tersendiri dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kami hadir langsung di Kemendagri untuk menyampaikan kondisi riil kemampuan fiskal daerah. Pemenuhan hak-hak ASN sangat penting agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal. Namun, di sisi lain kami juga harus menjaga keseimbangan anggaran agar program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tetap dapat berjalan. Karena itu, kami membutuhkan arahan dan asistensi dari Kemendagri,” ujar Aneng.
Langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang datang langsung untuk berkonsultasi dan membangun sinergi dengan pemerintah pusat.
Audiensi ditutup dengan penyerahan dokumen usulan dari Bupati Aneng kepada jajaran Kemendagri serta pertukaran cinderamata sebagai simbol penguatan kerja sama antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
Melalui kunjungan ini, Pemkab Kepulauan Anambas menegaskan komitmennya untuk terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat guna memperoleh solusi terbaik dalam menjaga stabilitas fiskal daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memastikan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas tetap berjalan berkelanjutan. (Slv)
