Indragiri Hilir – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (DPD PW-MOI) Kabupaten Indragiri Hilir, Fitra Andriyan, kembali menegaskan komitmen organisasinya dalam mendorong transparansi penggunaan keuangan negara pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Indragiri Hilir.
Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara jelas besaran anggaran yang digunakan oleh masing-masing OPD, mengingat sumber anggaran tersebut berasal dari pajak rakyat.
“DPD PW-MOI Inhil sebagai lembaga pers memiliki kewajiban kepada masyarakat untuk menyajikan informasi terkait penggunaan anggaran. Hal ini juga sejalan dengan komitmen Bupati Inhil, Herman, yang menyatakan bahwa setiap sen uang negara yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Itu menjadi acuan kami dalam mendukung pemerintahan saat ini,” tegas Fitra Andriyan, Senin (9/3/2026).
Ia menjelaskan, meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Inhil Tahun Anggaran 2026 masih dalam tahap verifikasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), namun pengawasan sejak dini dinilai penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Kita masih menunggu tahapan verifikasi APBD. Setelah divalidasi dan ditetapkan menjadi Perda, kami meminta pemerintah daerah segera mengumumkan secara terbuka nominal mata anggaran di setiap dinas,” ujarnya.
PW-MOI Inhil juga mengingatkan bahwa transparansi anggaran tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan, tetapi juga menjadi kunci dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan daerah.
“Tingkat kepercayaan masyarakat Inhil terhadap Pak Bupati saat ini mulai tergerus. Jika persoalan transparansi ini diabaikan, bukan tidak mungkin kepercayaan masyarakat akan hilang secara signifikan,” ungkapnya.
Untuk itu, ia berharap Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui seluruh perangkat daerah dapat lebih jeli melihat persoalan tersebut, sehingga pembangunan dapat berjalan secara terukur dan konsisten.
“Kami tidak ingin komitmen Pak Herman yang sejak awal ingin membenahi birokrasi justru ternodai oleh segelintir oknum yang masih ingin mempertahankan status quo,” pungkasnya.(thonk)
