Batam – Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra, memberikan penghargaan kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan arsip di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025 yang dibuka langsung oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, di Kantor Wali Kota Batam, Senin (27/10/2025).
Wali Kota menyampaikan apresiasi atas capaian pengelolaan arsip di lingkungan Pemerintah Kota Batam yang terus menunjukkan kemajuan signifikan.
“Capaian kita selama ini relatif dahsyat dan spektakuler. Ini menandakan adanya keseriusan OPD teknis dalam menata sistem kearsipan di Kota Batam,” ujar Amsakar.
Amsakar menegaskan, penghargaan tersebut bukan semata bentuk pengakuan, tetapi juga dorongan agar setiap perangkat daerah semakin memperkuat komitmen terhadap tata kelola arsip yang baik dan tertib.
Ia juga mendorong adanya percepatan transformasi dari sistem arsip konvensional menuju digitalisasi, guna meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan.
“Arsiparis memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk membenahi tata kelola arsip di setiap OPD. Mari kita lakukan percepatan menuju sistem digital yang lebih modern dan transparan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan, Inspektorat Daerah, serta UPT Puskesmas Lubukbaja ditetapkan sebagai penerima penghargaan Unit Pengolah Terbaik Tahun 2025.
Sementara itu, Inspektorat Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan meraih penghargaan untuk kategori Unit Pengarsipan Terbaik Tahun 2025.
Wali Kota berharap, penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap pentingnya pengelolaan arsip.
“Melalui kegiatan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk menjadikan arsip sebagai bagian penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” tutup Amsakar.
