Anambas, Lancangkuningnews.com – Sejumlah warga Kuala Maras, Kecamatan Jemaja Timur, menyampaikan kekecewaannya terhadap pengerjaan proyek Pelabuhan Roro yang dinilai tidak sesuai harapan.
Fendi, mewakili pemuda desa dan juga sebagai fungsi kontrol sosial masyarakat mengungkapkan bahwa proyek bernilai miliaran rupiah itu diduga dikerjakan secara asal-asalan dan jauh dari standar kualitas yang semestinya.
Di lokasi proyek, Rabu (6/8/2025) sore, Fendi menunjukkan kondisi yang menurutnya sangat memprihatinkan. Ia menemukan adanya lubang cukup dalam di area pangkal pelabuhan yang berpotensi membahayakan kendaraan yang melintasi area tersebut.
“Lihat saja, itu ada lubang yang terlihat jauh ke dalam. Proyeknya saja belum rampung, tapi sudah ada tanda-tanda kerusakan. Lucu sekaligus miris,” ujarnya dengan nada kesal.
Fendi mengungkapkan bahwa temuan ini bermula dari laporan seorang warga yang melihat adanya kerusakan mencolok di lokasi proyek. Saat ditinjau langsung, tampak bahwa bagian pondasi yang baru dibangun terlihat kosong setelah dibobok—indikasi adanya masalah dalam konstruksi.
Ia juga menyayangkan lemahnya pengawasan dari pihak konsultan pengawas, yang seharusnya bertanggung jawab memastikan kualitas pekerjaan. Menurutnya, pengawasan yang minim justru membuka celah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.
“Proyek belum diresmikan, tapi kondisinya sudah seperti ini. Harusnya ada pengawasan ketat sejak awal agar tidak merugikan masyarakat,” tambahnya.
Fendi berharap pemerintah daerah, khususnya pihak desa dan kecamatan, lebih aktif mengawasi proyek-proyek besar yang masuk ke wilayah Jemaja Timur. Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa pembangunan tidak hanya tampak megah secara fisik, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
“Kami minta pemerintah desa dan kecamatan segera turun ke lokasi. Evaluasi harus dilakukan agar proyek ini bisa diperbaiki dan hasilnya benar-benar berkualitas,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak kontraktor maupun konsultan pengawas terkait temuan dan keluhan warga tersebut. (FD)
