Lancangkuningnews.com, Inhil – Kantor Desa Makmur Jaya, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, menuai keluhan warga. Gedung yang seharusnya menjadi pusat pelayanan masyarakat ini rusak parah hingga terlihat gersang, bahkan mirip “rumah hantu.” Kondisi ini membuat warga resah karena terpaksa mengurus administrasi di tempat seadanya, seperti gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Keluhan ini disampaikan oleh salah satu warga setempat pada Selasa, 3 Desember 2024. “Setiap warga yang ingin mengurus administrasi pasti bingung karena tidak ada kantor desa. Akhirnya, kami terpaksa ke PAUD. Namun, sudah bertahun-tahun kondisi ini dibiarkan tanpa ada perbaikan,” ujar warga yang enggan disebutkan namanya.
Warga mempertanyakan ke mana dana desa yang setiap tahun digelontorkan pemerintah. “Anggaran desa yang katanya besar, kok tidak digunakan untuk membangun atau memperbaiki kantor desa? Ini sangat memprihatinkan,” tambahnya.
Ketika awak media mencoba menghubungi Kepala Desa Makmur Jaya, Kahar, melalui telepon, pesan hanya terlihat centang biru tanpa tanggapan. Upaya konfirmasi berulang kali juga tidak membuahkan hasil, menimbulkan dugaan adanya penyalahgunaan dana desa.
Camat, Pembangunan Kantor Desa Tidak Diprioritaskan
Camat Kateman, Junaidi, mengakui bahwa kondisi kantor Desa Makmur Jaya memang sudah rusak parah. Namun, anggaran untuk pembangunannya tidak diprioritaskan. “Dana pembangunan lebih difokuskan pada infrastruktur lainnya. Kalau membangun kantor desa, biayanya bisa mencapai 300 juta rupiah,” ujar Junaidi.
Ia juga menambahkan bahwa dari delapan desa di Kecamatan Kateman, hanya tiga desa yang memiliki kantor layak pakai. Mengenai penggunaan gedung PAUD sebagai kantor desa sementara, Junaidi menjelaskan bahwa kegiatan belajar-mengajar anak-anak PAUD dijadwalkan pada sore hari. Oleh karena itu, gedung tersebut dianggap bisa difungsikan sebagai tempat pelayanan warga di pagi hari.
Perlu Tindakan dari Pemerintah Daerah
Kondisi ini memunculkan pertanyaan tentang transparansi dan prioritas alokasi dana desa. Pihak media berencana melanjutkan konfirmasi ke dinas terkait, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, dan DPRD setempat untuk memastikan solusi atas permasalahan ini.
Bersambung…
Anton
