Kejaksaan Natuna Cabang Tarempa, Gelar Sidang Pembacaan Putusan Akhir Dugaan Tipikor APBD-P Desa Ulu Maras Kecamatan Jemaja Timur 

Lancangkuningnews.com. Tanjungpinang 31/10/2023 -Kejaksaan Natuna Cabang Tarempa menggelar sidang pembacaan putusan akhir Tipikor anggaran Perubahan Desa Ulu Maras Kecamatan Jemaja Timur Tahun 2019 terdakwa R sebagai Kepala desa Ulu Maras, terdakwa AR sebagai Kasi Kesra Pemda Anambas , Diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau menguntungkan diri sendiri dan  orang lain, berlangsung di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjungpinang Kepulauan Riau. (31/10/2023)

Jaksa Penuntut umum mengatakan, Hari ini kami telah melakukan Sidang Putusan akhir menyatakan atas terdakwa berinisial  R sebagai Kades Ulu Maras dijatuhi hukuman selama 5 tahun, terbukti bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi Bersama-Sama’ sesuai pasal 02 UU Tipikor No. 31 Tahun 1999 , sebagai uang pengganti pidana denda sebesar 844.000.000 rupiah apabila tidak dibayar digantikan masa kurungan 4 bulan.

sedangkan terdakwa berinisial AR kasi kesra Kabupaten Anambas dijatuhi hukuman 1 tahun 8 bulan kurungan menjatuhkan pidana denda sebesar 250.000.000, apabila tidak di bayar digantikan kurungan selama 4 bulan,  terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah  melakukan tindakan “Pidana Korupsi Secara Bersama-sama”sesuai pasal 03 UU Tipikor No. 31 tahun 1999.

Sebagai uang pengganti kepada terdakwa R dan AR menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 927.862.000. ditanggung bersama-sama  bilamana kedua terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dikenakan masa kurungan 1 bulan, kata Josron Sarmulia Malau.

Kejaksaan Negeri Natuna Cabang Tarempa  mengajukan Proses sidang Tipikor kepada pengadilan Negeri 1 Tanjungpinang bulan Juli berakhir Oktober 2023, kerugian keuangan Negara yang dilakukan terdakwa mencapai 927 Juta lebih sesuai perhitungan dari Perwakilan BPKP Kepri,  ujarnya.

Terdakwa AR menerima putusan 1 Tahun sementara putusan R menjadi 5 tahun menyatakan pikir – pikir sehingga hakim memberikan waktu 7 hari untuk menyatakan sikap.

Kami mengimbau agar Kasus Tindak Pidana Korupsi jangan  disembunyikan serta ditutupi sebab  bagaimanapun itu tetap akan diproses secara hukum, tutupnya. (FD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *